Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pendidikan tahun 2023.
Upaya evaluasi, menurut Fikri, menjadi langkah krusial bagi Komisi X DPR guna menyikapi sektor pendidikan di Indonesia yang dihantam oleh sejumlah masalah.
Masalahnya seperti penerapan zonasi, adaptasi pasca pandemi Covid-19, perundungan di lingkungan sekolah dan kampus, hingga kesenjangan kualitas sekaligus kuantitas sekolah.
Baca juga: Presiden Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB
Dengan deretan masalah tersebut, politikus Fraksi PKS itu mempertanyakan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikburistek).
Jika tidak terlaksana sesuai dengan harapan, ia menyayangkan Generasi Emas 2045 tidak akan terwujud dan tidak mampu mendorong peningkatan kualitas karakter bangsa.
Muncul Sejumlah Masalah
“Pada periode ini, (Kemendikbudristek) malah menuai problematika. Dari awal kami sudah mengingatkan untuk membuat rencana induk pendidikan, seperti Peta Jalan Pendidikan tapi (Kemendikbudristek) berhenti," kata Fikri.
Baca juga: PPDB 2023 Diwarnai Masalah, Pemerintah Perlu Evaluasi
"Malah membuat program yang reaksinya terhadap dinamika sekarang seperti episode belajar yang tidak menjawab tantangan masa depan,” ucap Fikri jelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan Presiden RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan,Jakarta, Selasa (16/8).
Baca juga: Menteri Nadiem Diminta Amankan Kebijakan PPDB Sistem Zonasi
Menegaskan fungsi pengawasan DPR, Fikri mengingatkan Kemendikbudristek untuk serius menyusun Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 dengan melibatkan sejumlah stakeholder pendidikan.
“Komisi X sudah mengingatkan, pembangunan pondasi dasar (pendidikan) itu dari rencana induk serta peta jalan. Jangan hanya merespons simptom dan (menjadi) reaktif,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu. (RO/S-4)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menugaskan sejumlah tenaga fungsional penerjemah untuk menjadi juru bahasa
Saat ini ada sebanyak 203.385 satuan pendidikan PAUD di Indonesia dengan jumlah peserta didik sebanyak 6,8 juta jiwa dan 486.451 pendidik.
Kemendikbudristek mengalihwahanakan 100 judul buku bacaan bermutu (buku cerita bergambar) ke dalam bentuk buku Braille.
Bertempat di Ubud, Bali, Festival Intur 2024 mengusung tema Subak: Harmoni dengan Pencipta, Alam, dan Sesama.
Ditjen Kebudayaan memberikan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pelaku budaya yang memperoleh penghargaan.
Nadiem Anwar Makarim mengatakan keragaman suku, ras, dan golongan agama serta kepercayaan yang hidup di Indonesia adalah fakta yang telah diakui dan pahami bersama
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved