Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pendidikan tahun 2023.
Upaya evaluasi, menurut Fikri, menjadi langkah krusial bagi Komisi X DPR guna menyikapi sektor pendidikan di Indonesia yang dihantam oleh sejumlah masalah.
Masalahnya seperti penerapan zonasi, adaptasi pasca pandemi Covid-19, perundungan di lingkungan sekolah dan kampus, hingga kesenjangan kualitas sekaligus kuantitas sekolah.
Baca juga: Presiden Jokowi Pertimbangkan Hapus PPDB
Dengan deretan masalah tersebut, politikus Fraksi PKS itu mempertanyakan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikburistek).
Jika tidak terlaksana sesuai dengan harapan, ia menyayangkan Generasi Emas 2045 tidak akan terwujud dan tidak mampu mendorong peningkatan kualitas karakter bangsa.
Muncul Sejumlah Masalah
“Pada periode ini, (Kemendikbudristek) malah menuai problematika. Dari awal kami sudah mengingatkan untuk membuat rencana induk pendidikan, seperti Peta Jalan Pendidikan tapi (Kemendikbudristek) berhenti," kata Fikri.
Baca juga: PPDB 2023 Diwarnai Masalah, Pemerintah Perlu Evaluasi
"Malah membuat program yang reaksinya terhadap dinamika sekarang seperti episode belajar yang tidak menjawab tantangan masa depan,” ucap Fikri jelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan Presiden RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan,Jakarta, Selasa (16/8).
Baca juga: Menteri Nadiem Diminta Amankan Kebijakan PPDB Sistem Zonasi
Menegaskan fungsi pengawasan DPR, Fikri mengingatkan Kemendikbudristek untuk serius menyusun Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 dengan melibatkan sejumlah stakeholder pendidikan.
“Komisi X sudah mengingatkan, pembangunan pondasi dasar (pendidikan) itu dari rencana induk serta peta jalan. Jangan hanya merespons simptom dan (menjadi) reaktif,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu. (RO/S-4)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Sidang putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dijadwalkan 30 April 2026. Kerugian negara disebut capai Rp2,1 triliun.
Meski demikian, jaksa penuntut umum tetap menuntut Ibrahim dengan hukuman 15 tahun penjara serta uang pengganti sebesar Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sosok Ibrahim Arief alias Ibam, konsultan teknologi sekaligus CTO GovTech Edu, dituding sebagai arsitek utama di balik terpilihnya produk Google
Pendanaan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendukung peran CESGS sebagai PUI-PT Bisnis Berkelanjutan.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved