Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk membangun lebih banyak sekolah berkualitas di daerah sekitar Jakarta.
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan ada sebanyak 260 orang calon peserta digugurkan pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, tingkat SMA
Wasekjen PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan ada 4 hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan sistem PPDB
Namun mereka harus gigit jari karena tak diterima Kepala Dinas Pendidikan atau Kadisdik dan Sekretaris Dinas Pendidikan atau Sesdisdik Kota Depok itu.
CALON presiden Ganjar Pranowo menegaskan regulasi kelautan ke depan harus berpihak pada nelayan. Regulasi yang dianggap tumpang tindih dan merugikan nelayan harus dikaji atau direvisi.
Upaya ini, ungkap Fikri, menjadi langkah krusial bagi Komisi X DPR guna menyikapi sektor pendidikan di Indonesia yang dihantam oleh sejumlah masalah,
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Sistem zonasi adalah sebuah sistem penerimaan peserta didik yang mulai diperkenalkan pada 2016 dan diterapkan perdana pada 2017.
Mendikbudristek Nadiem Makarim diminta memperbaiki pengawasan dari sistem zonasi PPDB saat ini. Karena pengawasan di lapangan masih kurang bagus.
"Ketika kemarin PPDB kita melihat masih banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak bisa menampung, maka kita mencoba menghitung kembali daerah-daerah remote area yang membutuhkan sekolah,"
Presiden Jokowi menyentil sikap kepala daerah saat menanggapi kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi tahun ajaran 2023.
INTEGRITAS dunia pendidikan kembali tercoreng. Kini marak kasus kecurangan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 di berbagai daerah menjadi sorotan.
BEBERAPA hari yang lalu, salah seorang pimpinan Komisi X DPR RI mengirimkan tautan siaran langsung rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemendikbud-Ristek melalui pesan Whatsapp.
HERMAN, warga Desa Sukaresik, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, akan melakukan class action (gugatan kelompok) karena merasa dirugikan akibat kebijakan zonasi PPDB.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, selama PPDB berlangsung, yakni 12 Juni-11 Juli 2023, pihaknya menerjunkan sejumlah petugas di posko-posko dinas pendidikan.
Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan kembali bahwa sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) penting ditempuh demi mencegah terjadinya kastanisasi sekolah.
"Jalur zonasi misalnya bisa mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan akses bagi keluarga ekonomi yang tidak mampu," ucapnya
DIREKTUR Sekolah Dasar (SD) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Muhammad Hasbi menuturkan pihaknya akan melakukan evaluasi sistem zonasi
PULUHAN ribu siswa yang tidak lolos penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Tangerang, bisa memasukkan anaknya ke sekolah swasta secara gratis.
"Yang kami temukan, PPDB ini banyak sekali masalah, bukan hanya zonasi. Tapi kalau kita bicara persiapan mereka itu sudah bermasalah. Mulai dari penyiapan aplikasi
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved