Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menuding Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim telah melecehkan DPR sebagai lembaga.
Hal tersebut terkait dengan belum dikirimkannya Daftar Invetarisir Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Kedokteran (Dikdok) kepada DPR.
"Ini seperti tindakan yang cukup memalukan dari Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan. Dia sudah berjanji (kirim DIM) sebanyak 2 kali dan belum dipenuhi janjinya sampai sekarang," ungkap Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/7).
Willy yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Dikdok menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Surpres RUU Dikdok. Ketidakseriusan Nadiem dalam membahas RUU Dikdok dengan tidak mengirimkan DIM ke DPR disebut Willy sama saja dengan melakukan penghinaan kepada presiden.
"Dia melecehkan karena supres sudah ada namun dia tidak kirim DIM. Artinya dia tidak komit dengan apa yang sudah presiden lakukan," ungkapnya.
Willy menuturkan pihaknya akan mengirimkan surat kepada presiden terkait tindakan Nadiem yang dianggap sebagai pelecehan terhadap institusi negara. Surat tersebut akan dirikimkan pada miinggu mendatang.
"Kita akan kejar terus dia dengan bersurat kepada presiden, minggu depan aku kirim mengatakan kepada presiden bahwa ini tindakan pelecahan," ungkapnya.
Pembahasan RUU Dikdok menggantung di parlemen lantaran pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek belum mengirimkan DIM RUU Dikdok. DPR mempertanyakan kesungguhan pemerintah. DIM RUU Dikdok sudah harus dikirim pada Juni 2022. Namun hingga awal Juli memasuki masa reses DPR, DIM tidak kunjung diberikan.
"Dia janji bulan Juni akan kirim DIM RUU dikdok, lalu pertemuan kedua dia janji akan kirim dalam waktu 2 hari dan itu sampai hari ini belum di kirim," ungkapnya. (H-2)
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) segera dimulai oleh parlemen.
Di dalam negeri, undang-undang ini akan menjadi payung pengakuan dan perlindungan terhadap profesi yang selama ini dipandang miring dan kerap terjerat dalam logika subordinasi.
DUA puluh dua tahun ialah waktu yang terlalu panjang untuk sekadar mengakui seseorang sebagai pekerja.
Terdapat 12 ketentuan yang diatur dalam RUU PPRT antara lain perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga meliputi perlindungan hak dan kewajiban, hingga jaminan sosial dan kesehatan.
Pengesahan RUU PPRT bukan sekadar menjalankan kewajiban konstitusional, melainkan sebuah panggilan moral untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
LIMA rancangan undang-undang (RUU) resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. simak daftarnya
Sidang putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dijadwalkan 30 April 2026. Kerugian negara disebut capai Rp2,1 triliun.
Meski demikian, jaksa penuntut umum tetap menuntut Ibrahim dengan hukuman 15 tahun penjara serta uang pengganti sebesar Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sosok Ibrahim Arief alias Ibam, konsultan teknologi sekaligus CTO GovTech Edu, dituding sebagai arsitek utama di balik terpilihnya produk Google
Pendanaan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendukung peran CESGS sebagai PUI-PT Bisnis Berkelanjutan.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved