Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENYELENGGARAAN Haji 2022 memiliki tantangan besar karena biaya pelayanan masyair dinaikkan berlipat ganda pemerintah Arab Saudi.
Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII berpikir keras mencari kekurangan dana Rp1,4 triliun untuk pembiayaan prosesi haji di Arafah, Mina, dan Muzdalifah.
Komisi VIII dan Kemenag pun menggelar rapat pada Senin, 30 Mei 2022, tengah malam, mencari akal membiayai pelayanan masyair yang selangit tersebut. Akhirnya, ditemukan skema pembayaran yang tidak memberatkan jemaah dan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Ada dua sumber pembiayaan yang digunakan. Pertama, memanfaatkan efesiensi penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Jumlahnya mencapai Rp739,8 miliar.
"Itu tersedia dan dimanfaatkan karena itu merupakan upaya dari Kemenag dalam melakukan efisiensi," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).
Baca juga: Suhu Musim Haji 50 Derajat, Jemaah Diminta Siapkan Fisik
Dia menyampaikan dana efesiensi tersebut sudah disetorkan ke kas haji di BPKH, sehingga, bisa digunakan setiap saat diperlukan.
"Jadi, jumlah yang sudah ada Rp739 miliar. Jadi kalau kita pakai semua berarti tidak ada lagi hasil efesiensi," ungkap dia.
Dia berharap agar penyelenggaraan rukun Islam ke-5 kali ini bisa lebih efesien. Dengan demikian, dana cadangan tersebut bisa dikumpulkan kembali untuk memenuhi kekurangan pembiayaan haji selanjutnya.
"Dalam tahun ini tentunya diupayakan adanya efesiensi atau penghematan lah," sebut dia.Sedangkan pemenuhan sisa kekurangan pembiayaan pelayanan masyair diambil dari nilai manfaat dana haji. Jumlahnya, sekitar Rp724 miliar.
"Jadi masih di bawah 50%," ujar dia. (A-2)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved