Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UMAT Muslim di Indonesia kembali mendapatkan sinyal baik mengenai ibadah umrah tahun ini. Kementerian Agama dalam waktu dekat akan berkunjung ke Arab Saudi melakukan diplomasi tingkat tinggi untuk meyakinkan bahwa Indonesia siap melaksanakan umrah.
"Mari kita semua segera menyiapkan jemaah kita sehingga mereka siap manakala umrah dibuka kembali oleh Pemerintah Arab Saudi, kita jangan berfikir booster karantina dan sebagainya, tapi siapkan diri," Ujar Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Khoirizi dalam dialog publik Apa Kabar Umrah secara virtual, dikutip Kamis (23/9)
Sejauh ini menurut Khoirizi, ada 3 isu penting yang sedang dibicarakan mengenai penyelenggaraan umrah saat ini. Pertama mengenai larangan negara Indonesia masuk ke Arab Saudi (suspen). Kedua, terkait vaksinasi, dan Ketiga terkait protokol kesehatan yang ketat.
"Dua hal ini sudah kita dapatkan, vaksin yang didapat oleh jemaah Indonesia juga sudah diakui oleh WHO, jadi saat ini kita fokus untuk bagaiamana menerobos protokol covid yang begitu ketat di Arab Saudi," lanjutnya.
Sebelumnya, meski sudah menerima vaksin Sinovac dan Sinopharm, Arab Saudi masih meminta jemaah umrah mendapat satu suntikan tambahan atau booster dari 4 vaksin yang ditetapkan oleh Arab Saudi.
Antara lain adalah vaksin Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson and Johnson. Hal itu sebagai persyaratan jemaah umrah dan haji di masa pandemi virus corona (Covid-19).
Dalam acara yang sama, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian kesehatan Abdul Kadir akan menyiapkan program vaksinasi khusus untuk calon jemaah haji dan umrah. Hal itu untuk menyesuaikan vaksinasi dengan ketentuan Kerajaan Arab Saudi.
"Karena persyaratan disyaratkan oleh Saudi Arabia bahwa harus 3 kali suntikan dengan 1 (suntikan berupa) booster itu tentunya akan kita penuhi sebelum pemberangkatan," ujarnya.
Baca juga : Negara dengan Vaksinasi Tinggi Alami Lonjakan Kasus, Satgas: RI Harus Belajar
Kadir melanjutkan, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan pihak Arab Saudi terkait vaksin yang akan digunakan. Sehingga pelaksanaan vaksinasi akan menyesuaikan.
"Kemenkes akan membuat semacam suatu program khusus jadi teman-teman dan saudara kita jemaah haji dan jemaah umrah itu tentunya akan dibuatkan program khusus untuk vaksinasi," terang Kadir.
Kendati demikian, pelaksanaan tersebut belum dilakukan saat ini. Hal itu menunggu keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk kembali membuka pelaksanaan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.
Menanggapi persoalan umrah, Sekretaris Jenderal Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia, Artha Hanif mengatakan karakter jemaah Indonesia memilki jiwa spiritual yang tinggi, jadi apapun akan dilakukan untuk bisa beribadah di tanah suci.
"Mereka bisa sampai jual harta mereka untuk bisa beribadah," ucapnya saat dihubungi.
Ia menambahkan, isu vaksinasi ini jangan sampai memberatkan dari sisi jemaah haji maupun umrah yang sudah mendaftar sejak awal dan telah mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan Pemerintah untuk masyarakat.
"Negara yang bertanggung jawab saat ini, dan pihak terkait berkoordinasi, karena mereka sudah diberikan vaksin sinovac, semoga tidak sampai menggunakan booster dosis ketiga, apalagi sampai diminta biaya tambahan untuk vaksin ketiga," pungkasnya. (OL-7)
Acara kerja sama ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai proses diplomasi yang dilakukan langsung dari sumber praktisi.
Penyelesaian konflik menjadi krusial karena bukan hanya meringankan penderitaan masyarakat Palestina, tetapi juga untuk mencegah dampak ekonomi global yang lebih luas.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggambarkan bahwa situasi Palestina saat ini semakin memburuk. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia untuk Palestina tidak pernah berhenti.
Keputusan terbaru Spanyol, Irlandia, dan Norwegia untuk mengakui negara Palestina telah memicu reaksi keras dari Israel
Hydro-diplomacy adalah pendekatan diplomasi yang berfokus pada isu-isu terkait air dengan mengedepankan dialog persuasif yang solutif.
Donald Trump bertemu mantan perdana menteri Jepang, Taro Aso, di New York sebagai bagian dari diplomasi bayangan sambil berkampanye untuk kembali ke Gedung Putih.
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi pada saat Pilkada Serentak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved