Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Sosial, Tri Rismaharini mengatakan penyandang disabilitas akan menjadi kelompok prioritas untuk program vaksinasi oleh pemerintah. Kemensos menargetkan hingga akhir tahun ini sebanyal 564 ribu jiwa penyandang disabilitas yang mendapatkan program vaksinasi dalam rangka menuju percepatan imunitas komunitasi.
“Untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi khusus penyandang disabilitas kita targetkan 564 ribu jiwa yang bisa divaksin,” kata Risma dalam keterangan resmi, Sabtu (3/7).
Untuk mencapai target jumlah penyandang disabilitas menurut Mensos tidaklah mudah apalagi kurangnya informasi dan pemahaman bagi penyandang disabilitas tentang manfaat vaksinasi.
Selain itu, penyandang disabilitas rentan terpapar covid-19 karena dalam menjalankan aktivitasnya masih membutuhkan bantuan langsung dari orang lain.
“Karena mereka masih membutuhkan bantuan orang lain maka kita harus memperhatikan kondisi mereka. Mereka juga punya masalah dalam mengakses pelayanan kesehatan. Apalagi pendapatan mereka berkurang akibat pandemi, padahal mereka juga perlu memenuhi kebutuhan dasar sehingga imunitas turun,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Risma menyampaikan apresiasi kepada beberapa pemda yang telah melaksanakan program vaksinasi. Meski belum semua pemda melakukan hal yang sama. “Itulah kemudian saya minta bantuan semua pihak untuk menginformasikan saudara kita yang disabilitas,” katanya.
Staf Khusus Presiden sekaligus penyandang disabilitas, Angkie Yudistia, mengatakan jumlah penyandang disabilitas pada tahun 2020 sekitar 38 juta jiwa. Penyandang disabilitas terbesar ada di Jawa Barat sebesar 8 juta lebih. Menurutnya, percepatan program vaksinasi bagi penyandang disabilitas harus melibatkan semua pihak dari pemda daerah, swasta dan organisasi. Sebab, tidak sedikit penyandang disabilitas yang masih enggan ikut program vaksinasi karena mendapat informasi palsu yang cukup masif.
“Mereka butuh edukasi. Butuh bantuan dari semua pihak bahwa vaksin itu aman dan halal,” katanya.
Koordinator Staf Khusus Presiden sekaligus Sekjen Kagama Ari Dwipayana, mengatakan Presiden Joko Widodo menargetkan sedikitanya 181 juta jiwa atau 70 persen dari total populasi bisa mendapat suntik vaksin hingga akhir tahun ini sehingga capaian herd immunity atau kekebalan komunal bisa tercapai. “Sekitar 426, 8 juta dosis vaksin yang diperlukan,” sebutnya.
Hingga akhir Juni lalu, kata Ari, tercatat baru 29 juta jiwa penduduk yang sudah mendapat vaksin pertama dan 13 juta jiwa yang telah mendapat vaksin kedua.
“Langkah pemerintah akan ada upaya percepatan sangat jelas pada bulan Juli bisa masuk 1 juta vaksin setiap harinya dan pada Agustus bisa 2 juta vaksin setiap hari,” ungkapnya.
Dalam mendukung upaya program percepatan vaksinasi tersebut pemerintah pusat bekerja sama lewat jalur pemda, jalur gotong royong badan usaha dan swasta. Sementara kelompok vaksinasi adalah tenaga kesehatan, pelayan publik, lansia, penyandang disabilitas, kelompok anak-anak di atas umur 12 tahun dan kelompok ibu hamil.
Dekan FKK-MK UGM Ova Emilia mengatakan penyandang disabilitas berisiko tinggi terpapar covid-19 karena sulitnya memberlakukan jarak sosial karena aktivitas mereka membutuhkan pertolongan orang lain. Selain itu, mereka juga menjadi kelompok yang sulit mengakses informasi dan layanan kesehatan dengan baik.
“Kurangnya mitigasi dan kendala akses pelayanan kesehatan maka mereka rentan terhadap covid-19. Menurut saya, sebuah keniscayaan bahwa para penyandang disabilitas menjadi kelompok prioritas pemberian vaksin,” katanya.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan DIY Yuli Kusumastuti Putri, mengatakan DIY telah melaksanakan vaksinasi bagi penyandang disabilitas pada pertengahan Juni lalu di GOR UNY. Sebanyak 300-an penyandang disabilitas ikut dalam program vaksinasi tersebut. Menurut pengalamannya dalam program vaksinasi untuk kelompok disabilitas diperlukan tempat yang lebih luas dan lapang sehingga memudahkan pelayanan bagi disabilitas. Diperlukan tenaga pendamping dan tersedianya sarana seperti kursi roda yang lebih banyak demi kelancaran pelayanan disabilitas. “Yang tidak kalah penting perlunya akses transportasi bagi penyandang disabilitas,” pungkasnya. (H-1)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Rabies berbeda dari banyak infeksi lain, sebab menurut WHO perkembangan penyakit klinis rabies dapat dicegah melalui imunisasi tepat waktu bahkan setelah terpapar agen penular.
Para profesor kesehatan masyarakat Israel menyatakan gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk melindungi bayi di Gaza dan Israel dari epidemi polio.
Kombinasi vaksinasi pada usia muda dan deteksi dini rutin pada wanita yang sudah berhubungan seks akan mampu menurunkan kejadian kanker serviks.
Vaksin polio tidak memiliki laporan KIPI atau kejadian setelah imunisasi serius.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved