Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho menyarankan vaksinasi anak dilakukan terpusat di sekolah masing-masing. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi potensi kerumunan dengan penjadwalan waktu yang ketat.
“Untuk menghindari kerumunan saat vaksinasi anak, bisa dilakukan di sekolah dengan penjadwalan waktu yang diatur oleh pihak sekolah,” kata Teguh saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (29/6).
Pihaknya lebih menyarankan vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun ini dilakukan di sekolah karena fasilitas Kesehatan (faskes) sudah kewalahan. Saat ini faskes seperti rumah sakit (RS) dan puskesmas sudah terlalu sibuk mengawasi vaksinasi non-anak.
“Khawatirnya membeludak. Jadi di sekolah bisa lebih terorganisir,” ujarnya.
Sementara itu, untuk mekanisme vaksinasi Ombudsman DKI menyarankan skema sama rata. Artinya bagi anak yang memenuhi kriteria Kesehatan maka berhak mendapatkan vaksin covid-19.
“Seperti halnya vaksin bagi dewasa di mana sejak dari awal kami minta agar wilayah epicentrum seperti Jakarta tidak dilakukan secara bertahap tapi ke semua warga yang bersedia divaksin. Maka vaksin bagi anak juga sama,” sarannya.
Seperti diketahui, Juru bicara vaksinasi covid-19 Kementerian Kesehatan Nadia Tarmizi mengungkap segera mengadakan vaksinasi untuk anak-anak usia 12-17 tahun. Sarana dan prasarana pendungkung tengah disiapkan.
"Vaksinasi anak dan dewasa, mungkin tidak bisa disatukan ya, jadi diatur dulu," ujar Nadia Tarmizi, Selasa (29/6).
Baca juga: Wapres Harap Vaksinasi untuk Anak Bisa Turunkan Mortalitas
Nadia menyebut persiapan tersebut diprakirakan akan rampung minggu ini. Pihaknya bersama pihak terkait tengah menggodok teknis pelaksanaan hingga jumlah sentra vaksinasi yang disiapkan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan pelaksanaan vaksin untuk anak-anak usia 12-17 tahun segera dimulai. Kelompok tersebut akan mendapatkan Vaksin Sinovac.
"Vaksin Sinovac dinyatakan aman digunakan usia 12 sampai 17 Tahun," ujar Jokowi dalam keterangan secara virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/6).
Vaksin untuk anak itu telah melewati serangkain uji klinis yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA) untuk vaksin usia 12-17 tahun.(OL-5)
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi alkohol oleh ayah juga bisa berdampak pada kesehatan janin.
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
"Kakak-kakaknya yang ngajar dan semuanya baik banget. Belajarnya juga enggak bikin bosen karena ada gimnya,"
Rumah Cita-cita ingin berkontribusi membantu anak-anak yang berada di sekitar Kampung Pemulung, Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Penelitian menunjukkan bahwa anak yang menerima nutrisi dan stimulasi yang tepat selama 1000 HPK memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dan keterampilan sosial yang lebih baik.
Sebagai orangtua kita harus mempersiapkan anak yang bepergian sendiri dalam menghadapi berbagai situasi yang di luar kendali orangtua.
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Beberapa temuan pra-PPDB di antaranya kasus penahanan ijazah, sosialisasi, hingga pembagian nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
Ombudsman Sumbar mendapat laporan ada sekolah mengutip uang komite atau uang pembangunan kepada wali murid saat proses PPDB atau pendaftaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved