Langkah Agresif Tembus Pasar Baru Redam Dampak Geopolitik

DINAMIKA konflik geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah, memicu tekanan bagi pelaku industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia. Kondisi ini dirasakan produsen benang open-end daur ulang dan sarung tangan kerja rajut, PT Mitra Saruta Indonesia. Perusahaan itu berupaya bertahan dengan strategi ekspansi pasar secara agresif, khususnya ke pasar-pasar organik dan tradisional.

Dengan pengalaman 36 tahun beroperasi, Direktur PT Mitra Saruta Indonesia Hoo Yanto Andrian menilai, gejolak global saat ini bukanlah hal baru bagi pihaknya. Ia menyebut kondisi tersebut telah berulang kali dihadapi, sehingga perusahaan terbiasa mengelolanya. Menurutnya, dampak dari situasi global saat ini tidak terlalu signifikan karena pasar perusahaan sudah terdiversifikasi dengan baik, dengan Jepang dan Amerika Serikat tetap menjadi pasar utama yang menopang kinerja ekspor. Strategi pemasaran kini diperkuat untuk memperluas jangkauan pasar. 

“Tim marketing kami lebih agresif lagi untuk membuka pasar-pasar organik, pasar-pasar tradisional yang lebih menyeluruh,” ujar Yanto.

Baca juga : Konsumen Protes Kenaikan Harga, Pedagang Gunakan Plastik di Cirebon Pilih Turunkan Keuntungan

Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Pers 2026 bertema Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi di Pabrik PT Mitra Saruta Indonesia, Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4).

Lebih lanjut, ia menjelaskan perusahaan telah menjangkau sejumlah negara di Afrika, seperti Tunisia, dan Mesir yang sudah menjadi pasar dalam jangka waktu cukup lama. Sementara itu, pasar di Eropa tetap dipertahankan secara konsisten, termasuk Portugal dan Spanyol yang masih menjadi bagian dari market tradisional perusahaan. Dalam upaya diversifikasi pasar, perusahaan mulai merambah negara-negara lainnya.

"Terakhir yang kita dapatkan itu beberapa negara, seperti di Afrika Selatan. Kita ketahui negara-negara Afrika sudah mulai berkembang (pasarnya)," ucap Yanto.

Baca juga : Menperin: Kenaikan Harga Plastik tak Terhindarkan

Dampak Tekanan Geopolitik 

Kendati demikian, Yanto mengatakan di tengah tekanan pasar global akibat tensi geopolitik di Timur Tengah yang memanas, para pelaku usaha kesulitan dalam menentukan langkah penyesuaian, karena dampak kenaikan energi dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap operasional bisnis.

"Memang terakhir-terakhir ini, rekan-rekan pengusaha agak sulit menentukan kenaikan itu karena dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kenaikan energi itu," terangnya.

Dalam menjaga keberlanjutan produksi, perusahaan menerapkan strategi pengadaan bahan baku secara konsisten tanpa bergantung pada jumlah tertentu. Debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) itu mengaku terus melakukan pembelian secara berkelanjutan agar pasokan tetap terjaga, tanpa pernah menolak bahan baku yang tersedia di pasar. 

Pendekatan ini membuat bahan baku daur ulang menjadi komponen terbesar yang digunakan, sekaligus menjadi penopang utama dalam menjaga stabilitas produksi. Dalam menjaga keberlanjutan produksi, perusahaan memilih strategi pengadaan bahan baku secara konsisten. Pengalaman tersebut justru menjadi nilai tambah dalam menjaga stabilitas pasokan. Ia menegaskan, stabilitas menjadi kunci dalam dunia usaha.

“Karena dunia usaha memerlukan sesuatu kestabilan. Jadi tidak semena-mena kalau terjadi seperti ini lantas kita naikkan (harga produksi),” katanya.

Selain itu, perusahaan juga melakukan penyesuaian komposisi bahan baku sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap serat murni berbasis energi.

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, perusahaan berusaha menekan penggunaan serat murni yang memiliki keterkaitan langsung dengan fluktuasi harga minyak. Jika dibandingkan dengan kondisi 15–20 tahun lalu, porsi penggunaan serat fiber murni saat itu masih berada di kisaran 20%–25%, yang secara tidak langsung sangat dipengaruhi oleh dinamika energi, khususnya minyak. 

“Jadi, kita harus mampu memberikan situasi sustainability terhadap jaringan kita, baik terhadap supplier sampai ke end user atau end buyer kita," pungkasnya.

Dengan dukungan pembiayaan dan teknologi dari LPEI yang berada dalam pengawasan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perusahaan tersebut mengaku mampu menekan penggunaan bahan baku utama yang sensitif terhadap energi.

“Dan saya bisa jamin mungkin sampai 6 bulan ke depan, kami akan seperti itu,” ungkapnya.

Bantuan bagi Pelaku Usaha

Kepala Divisi NIA & Strategic Assignment LPEI Berlianto Wibowo menegaskan kehadiran negara dalam mendukung pelaku ekspor melalui mandat khusus yang dimiliki Indonesia Eximbank. Salah satu bentuk nyata mandat tersebut adalah program National Interest Account (NIA) atau Penugasan Khusus Ekspor (PKE), yang berbeda dari layanan perbankan komersial. Menurutnya, program ini merupakan layanan finansial yang secara khusus dirancang untuk membantu pelaku ekspor menghadapi kondisi global yang tengah tidak kondusif.

“Kalau kondisi market sedang tidak baik-baik saja kita punya yang namanya program penugasan khusus ekspor,” katanya.

Di tengah situasi ekspor yang kurang menguntungkan, LPEI mengedepankan sejumlah langkah strategis. Pertama, memberikan edukasi kepada debitur dan calon debitur terkait kondisi pasar global yang terdampak. Kedua, menyediakan berbagai program dalam skema PKE yang saat ini telah mencapai sembilan program, dengan salah satu fokus utama pada diversifikasi pasar ekspor.

Ia menjelaskan, selama ini pasar ekspor tradisional seperti Amerika Serikat dan Tiongkok masih mendominasi. Namun, dalam kondisi ketidakpastian global, pelaku usaha didorong untuk melakukan shifting atau peralihan pasar ke kawasan non-tradisional. Pasar alternatif tersebut mencakup kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, hingga Amerika Latin. Negara-negara ini kini menjadi target diversifikasi guna mengurangi ketergantungan pada pasar utama yang tengah bergejolak.

Selain itu, program PKE juga secara khusus menyasar pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Melalui skema PKE UKM LPEI, pelaku usaha didorong untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi agar mampu menembus pasar global.

Sebagai bentuk perlindungan tambahan, LPEI juga menyediakan fasilitas trade credit insurance atau asuransi kredit perdagangan. Skema ini bertujuan untuk melindungi pelaku ekspor dari risiko gagal bayar di negara tujuan. Melalui basis data yang dimiliki, LPEI dapat memetakan tingkat risiko pembayaran di berbagai negara, sehingga eksportir tetap dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan lebih aman meskipun di tengah ketidakpastian geopolitik.

Dengan berbagai instrumen tersebut, Indonesia Eximbank berupaya memastikan pelaku ekspor nasional tetap mampu bersaing dan bertahan di pasar internasional, meskipun dihadapkan pada tekanan geopolitik global yang tidak menentu.

Mahalnya Plastik

Dalam kesempatan sama, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengungkapkan, dampak perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat mulai dirasakan oleh pelaku industri di daerahnya, terutama melalui kenaikan harga plastik yang cukup signifikan. Kenaikan ini menjadi salah satu keluhan utama perusahaan karena berdampak langsung pada biaya produksi.

Di sisi lain, ia menuturkan industri di Jawa Timur sebenarnya telah lebih dulu mengantisipasi gejolak global tersebut dengan melakukan diversifikasi pasar ekspor sejak tahun lalu. Langkah ini dinilai bukan sebagai respons baru, melainkan bagian dari strategi yang sudah berjalan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu akibat dinamika perang dagang. Meski demikian, kenaikan harga plastik tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena dampaknya paling terasa dibandingkan faktor lainnya.

"Memang yang menjadi concern kami saat ini adalah plastik, karena plastik ini mengalami peningkatan harga," tuturnya.

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang menanggung langsung kerugian pelaku usaha. Dukungan yang diberikan lebih difokuskan pada aspek mediasi dan koordinasi, terutama jika dampak yang timbul berkaitan dengan ketenagakerjaan, hubungan dengan perwakilan negara asing, maupun sektor keuangan.

Untuk isu perbankan, Emil mengatakan pemerintah daerah juga aktif berkomunikasi dengan otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia guna membantu mencarikan solusi yang tepat bagi dunia usaha. (E-4)