Strategi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Jaga Ketahanan Energi dan Subsidi

PEMERINTAH Indonesia menegaskan komitmen untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat kedaulatan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor melalui peningkatan kapasitas kilang domestik dan inovasi substitusi bahan bakar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa ketahanan energi merupakan pilar utama keberlanjutan ekonomi nasional. Menurutnya, pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memastikan pasokan energi tetap stabil di tengah dinamika global.

“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah akan terus memastikan energi itu tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Podcast Total Politik, baru-baru ini.

Baca juga : Bahlil Dampingi Prabowo Negosiasi Beli Minyak dari Rusia

Kemandirian Energi: Berhasil Setop Impor Solar

Bahlil membeberkan sejumlah capaian signifikan dalam upaya menekan impor energi. Salah satu keberhasilan terbesar adalah penghentian impor solar berkat peningkatan kapasitas kilang domestik, termasuk Kilang Balikpapan, serta konsistensi implementasi program biodiesel.

Meski demikian, ia mengakui tantangan besar masih membayangi pada komoditas bensin dan LPG. Saat ini, Indonesia masih menghadapi celah lebar antara produksi domestik dan kebutuhan nasional, terutama untuk minyak mentah dan gas cair.

Strategi Substitusi dan Tantangan Geopolitik

Untuk mengatasi ketergantungan LPG, pemerintah mendorong hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Langkah ini diproyeksikan menjadi substitusi LPG di masa depan, meski Bahlil mengakui proses ini memerlukan investasi besar dan waktu yang tidak instan.

Baca juga : Menteri ESDM Bahlil Jajaki Kerja Sama Bidang ESDM dengan AS

Ketergantungan pada pasar global juga membawa risiko geopolitik. Bahlil mengungkapkan bahwa sekitar 20–25% impor minyak Indonesia melewati Selat Hormuz, jalur vital yang rentan terhadap konflik internasional. Hal ini memperkuat urgensi bagi Indonesia untuk terus meningkatkan produksi dalam negeri.

Komitmen Subsidi dan Daya Beli Masyarakat

Di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi APBN sebesar US$70 per barel, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM. Kebijakan ini diambil demi melindungi daya beli masyarakat luas.

Bahlil memproyeksikan adanya tambahan beban subsidi energi dalam jumlah besar jika harga minyak terus merangkak naik:

• Estimasi Tambahan Subsidi: Rp150–200 triliun (jika harga minyak US$90–100 per barel).
• Batas Toleransi Fiskal: Pemerintah memiliki batas waspada jika harga minyak melampaui US$120 per barel.

Untuk menutup kebutuhan pendanaan subsidi tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor migas serta meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan kepentingan rakyat kecil. (Z-1)