Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah memberikan sinyal kuat mengenai berakhirnya masa penahanan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai penyesuaian harga Pertamax Series dan produk sejenisnya kini sudah memasuki tahap final.
Langkah ini diambil menyusul tekanan hebat pada harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Saat ini, harga minyak jenis Brent dan WTI telah bertengger di level US$90-100 per barel, melonjak drastis dibandingkan rata-rata Januari 2026 yang hanya sebesar US$64 per barel.
“Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian. Feeling saya, atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai sih,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4).
Bahlil menegaskan bahwa penyesuaian ini merupakan konsekuensi logis dari regulasi yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, harga BBM nonsubsidi atau Jenis Bahan Bakar Minyak Umum (JBU) harus mengikuti mekanisme pasar.
“Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM pada Tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar,” imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto sempat menahan harga BBM sejak awal April 2026 untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Namun, kebijakan ini berdampak pada beban finansial penyedia energi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa Pertamina harus menanggung selisih harga untuk sementara waktu selama penyesuaian belum dilakukan.
Meski penyesuaian harga di depan mata, pemerintah menjamin pasokan BBM nasional dalam kondisi aman. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi borong (panic buying), karena ketersediaan stok di SPBU dipastikan mencukupi kebutuhan nasional di tengah geopolitik global yang memanas.
Hingga saat ini, selain Pertamina, sejumlah badan usaha swasta seperti Shell, Vivo, dan BP juga masih memantau perkembangan pasar sebelum secara resmi mengumumkan perubahan harga di SPBU masing-masing. (Z-10)
Direktur CELIOS menilai rencana kenaikan harga Pertamax 92 tepat untuk kurangi beban APBN, namun ingatkan risiko migrasi konsumsi ke Pertalite.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Bengkulu, menegaskan larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan dinas.
Kondisi ini membuat harga BBM domestik masih sensitif terhadap perubahan eksternal, sehingga perlindungan terhadap daya beli masyarakat menjadi semakin penting.
enaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak seragam dinilai berpotensi membuat konsumen beralih ke produk yang lebih murah.
Sementara untuk BBM subsidi, lanjut dia, harganya tidak akan dinaikkan sampai harga rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$100.
Harga BBM dan LPG non-subsidi naik tajam April 2026. Pengamat khawatir terjadi peralihan ke subsidi. Ini solusi agar distribusi tetap tepat sasaran.
Kenaikan harga BBM dan elpiji non-subsidi menciptakan disparitas harga yang cukup siginifikan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebut harga Pertamax berpotensi naik mengikuti harga minyak dunia, sementara Pertalite dipastikan aman hingga akhir 2026.
Bahlil menjelaskan, pemerintah tidak dapat menahan kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Namun, pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, mengingatkan bahwa langkah tersebut berisiko terhadap performa hingga keawetan mesin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved