Bukan Hanya WFH, Realokasi Anggaran Juga Diperlukan untuk Hadapi Krisis Energi

DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan bahwa langkah pemerintah untuk menerapkan work from home (WFH) dapat berpengaruh pada penurunan konsumsi BBM dan pengurangan emisi gas rumah kaca, dengan syarat dilakukan secara masif seperti saat pandemi covid-19. 

“Menurut saya, apabila pemberlakuan work from home ini diberlakukan secara masif, sebagaimana pada waktu PSBB atau PPKM ya, pada saat covid,tentu saja dampaknya besar ya, bahkan besar sekali terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, terhadap konsumsi bahan bakar minyak,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (29/3). 

Lebih lanjut, menurutnya penerapan WFH tentu akan memberatkan para pekerja, khususnya pekerja informal. 

Baca juga : Belum Tentu Efektif, Legislator Minta Rencana WFH Satu Hari Ditinjau Ulang

“Kita tahu bahwa 60% daripada tenaga kerja kita bekerja di sektor informal. Nah yang bekerja di sektor informal ini umumnya masih membutuhkan untuk bermobilitas, karena karakteristik pekerjaan mereka, upah dan income mereka, itu bergantung pada keberadaan aktivitas di luar rumah justru, dan juga men-support, orang-orang yang bekerja di sektor formal. Jadi di sisi yang lain memang ada penurunan konsumsi BBM, tapi di sisi yang lain lagi ada juga potensi penurunan income bagi mereka yang bekerja di sektor informal,” kata Faisal. 

Menurutnya, pemerintah perlu memikirkan kombinasi pemberlakuan WFH yang tidak perlu secara masif, tapi melihat faktor kesimbangan untuk mendukung penurunan konsumsi BBM. 

“Jadi perlu ada pembatasan penggunaan BBM, terutama yang bersubsidi. Jadi bukan BBM secara keseluruhan, karena kita tahu bahwa sejak 2025 pemerintah sudah memberlakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, sehingga dengan begitu, maka kalau ini dilakukan secara lebih ketat lagi, bahwa memang hanya diberikan, sekarang dibatasi lagi pada yang betul-betul rentan, yaitu mereka yang kelompok menengah kebawah yang banyak menggunakan public transportation ataupun kendaraan bermotor roda 2, nah ini akan lebih terbatas lagi sebetulnya konsumsi BBMnya, dan lebih membatasi penggunaan BBM bersubsidi untuk yang roda 4,” tegasnya. 

Baca juga : Work From Home Dinilai Efektif Tekan Konsumsi BBM, Namun belum Cukup Jaga Defisit

Hal cukup krusial, kata Faisal, sebetulnya ialah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran dengan mengambil anggaran dari dana-dana program-program prioritas yang cukup besar seperti MBG dan koperasi merah putih yang sebetulnya bisa dialihkan kepada program-program ataupun intervensi yang sifatnya tanggap darurat, seperti memastikan social safety net bagi kalangan yang rentan dan termasuk mempertahankan atau menambah di subsidi, baik itu subsidi BBM maupun subsidi listrik. 

“Dengan begitu, maka defisit APBN bisa dijaga, jangan sampai di atas 3%, tapi pada saat yang sama, masyarakat, terutama yang kalangan rentan, termasuk kelas menengah bawah yang turun daya belinya selama ini, ini tetap tidak menerima dampak yang besar dari kondisi globalpada saat sekarang,” tuturnya. 

Secara terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa pemerintah harus membuat paket mitigasi krisis minyak karena kondisinya sudah darurat. 

“Soal subsidi energi harus dijaga bukan dengan naikan harga BBM atau LPG, tapi geser anggaran dulu. Perlu ada pembicaraan perubahan APBN di DPR. Ada pos belanja yang belum urgen bisa dipangkas,” ujar Bhima. 

“Masyarakat khususnya menengah kebawah tidak siap hadapi kenaikan harga BBM. Efeknya bisa downward spiral ke pelemahan daya beli, kemiskinan naik, PHK massal terlalu berisiko,” sambungnya. 

Dia pun menyarankan dilakukan pengurangan konsumsi BBM lewat subsidi dan menggratiskan transportasi publik. Bhima mencontohkan Spanyol yang sejak 2022 menggratiskan kereta dalam kota, dan bus biar kendaraan pribadinya bergeser ke transportasi umum. 

“Program ketiga adalah mempercepat transisi energi terbarukan, 100 GW panel surya segera gantikan desa yang pakai pembangkit listrik dari BBM. Porsi energi fosilnya harus turun. Ini momentum untuk gantikan fosil dengan energi yang lebih tahan guncangan,” pungkasnya. (H-2)