Studi FEB UI: Ketahanan BUMN Diuji Gejolak Selat Hormuz 2026

KETEGANGAN geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz, dinilai menjadi ujian serius bagi ketahanan badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia. Hal itu terungkap dalam policy brief yang dirilis BUMN Research Group (BRG) LM FEB UI terkait dampak krisis energi global terhadap kinerja BUMN.

Dalam kajian tersebut, eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran pada awal 2026 telah mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga melampaui US$90 per barel. Kondisi ini berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat asumsi harga minyak Indonesia ditetapkan di level US$70 per barel.

“Sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, Indonesia menghadapi dampak langsung dari kenaikan harga tersebut, terutama melalui peningkatan beban subsidi dan kompensasi energi,” ucap Toto Pranoto, Managing Partner BRG LM FEB UI dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (28/3).

Baca juga : Donald Trump Beri Peringatan Keras ke Iran soal Ranjau di Selat Hormuz

Studi ini menemukan dampak gejolak geopolitik terhadap BUMN bersifat asimetris. Sejumlah perusahaan menghadapi tekanan biaya yang signifikan, sementara sebagian lainnya justru memperoleh keuntungan dari kenaikan harga komoditas global.

BUMN di sektor energi dan transportasi menjadi kelompok yang paling terdampak. Pertamina menanggung beban impor energi dengan margin yang relatif terbatas. PLN menghadapi tekanan dari kontrak berbasis dolar AS dan kesenjangan tarif listrik. Sementara itu, Garuda Indonesia terdampak kenaikan biaya avtur yang menjadi komponen utama operasional.

Selain itu, tekanan juga dirasakan oleh sektor infrastruktur dan industri seperti ASDP Indonesia Ferry, BUMN karya, serta Pupuk Indonesia akibat kenaikan harga bahan baku dan gangguan rantai pasok.

Baca juga : Selat Hormuz Terancam Ditutup, Subsidi BBM Bisa Tembus Rp500 Triliun

Di sisi lain, BUMN berbasis komoditas justru memperoleh keuntungan. Bukit Asam diuntungkan kenaikan harga batu bara, sementara sektor mineral seperti Freeport Indonesia, MIND ID, Timah, dan Antam mendapatkan manfaat dari penguatan harga komoditas global.

“Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ‘natural hedge’ dalam portofolio BUMN, di mana keuntungan dari sektor komoditas dapat mengimbangi tekanan di sektor lain. Namun, mekanisme koordinasi antar-BUMN dinilai belum optimal untuk memanfaatkan potensi tersebut,” sebutnya.

Dari sisi perbandingan regional, Indonesia dinilai memiliki ketergantungan yang relatif lebih rendah terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah dibanding beberapa negara ASEAN. Meski demikian, faktor kelembagaan seperti mekanisme harga BBM, kapasitas kilang, dan cadangan energi membuat dampak fiskal di Indonesia lebih besar.

Sejumlah negara di kawasan bahkan telah memiliki cadangan energi hingga 60 hari serta menerapkan strategi lindung nilai (hedging) harga komoditas secara sistematis. Indonesia sendiri baru menerapkan hedging pada risiko nilai tukar, namun belum optimal dalam pengelolaan risiko harga energi.

Rekomendasi Strategis

Dalam jangka pendek, studi ini merekomendasikan diversifikasi sumber impor minyak, peningkatan cadangan BBM, serta pengembangan strategi lindung nilai harga energi. Selain itu, diperlukan mekanisme alokasi sumber daya di tingkat holding untuk mendistribusikan surplus antar-BUMN.

Untuk jangka menengah, langkah yang disarankan meliputi pembangunan cadangan minyak strategis, reformasi harga BBM yang lebih adaptif, percepatan proyek kilang domestik, serta penguatan manajemen risiko keuangan.

Secara lintas sektoral, pembentukan dana penyangga komoditas atau Commodity Stabilization Fund dinilai penting untuk menjaga stabilitas ketika harga energi bergejolak. Selain itu, pelaksanaan stress test berkala terhadap portofolio BUMN juga diperlukan guna memastikan ketahanan terhadap krisis global. (Z-2)