Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KERJA sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan dan tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) bentukan Polri akan berfokus pada penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy).
"Ini dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Rosmauli melalui siaran pers, dikutip pada Rabu (18/6).
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN, imbuhnya, telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak. Dalam pertemuan itu pula dibahas mengenai sektor-sektor strategis yang akan menjadi fokus kegiatan optimalisasi penerimaan pajak.
"Ini mencakup sektor-sektor strategis seperti kejahatan ekonomi dan sumber daya alam ilegal seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya," terang Rosmauli.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons perihal Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara atau Satgassus OPN yang dibentuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Sejatinya satuan khusus itu telah dibentuk sejak beberapa tahun silam.
"Ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya, Satgassus dari Pak Kapolri sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir, saya termasuk yang diundang launching pertama," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (17/6).
Sri Mulyani menuturkan Kepolisian RI terus memperkuat Satgassus OPN menjalankan perannya mendukung pengoptimalan penerimaan negara. Karenanya, Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas tersebut akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
"Ini tentu hal positif untuk terus mendukung, karena APBN kita yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan, otoritas pajak telah melakukan pertemuan dengan Satgassus OPN untuk berdiskusi perihal optimalisasi penerimaan negara.
Bimo mengatakan diskusi itu dihadiri oleh seluruh tim Satgassus OPN kecuali Novel Baswedan. "Kemarin sore kami sudah diskusi kami undang Satgassus full team, kecuali Pak Novel, tidak datang," tuturnya.
"Kami komitmen sinergi, khususnya untuk amankan penerimaan negara, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan," pungkas Bimo. (Mir/E-1)
Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit ke Hambalang. Bahas transformasi digital Polri hingga dukungan program pangan nasional.
Keterlibatan Polri memberikan jaminan keamanan implisit yang meningkatkan kepercayaan wisatawan.
Penerima anugerah Umrah gratis dari Kapolri ini difokuskan pada kalangan pejuang pendidikan nonformal dan pekerja kasar yang memiliki dedikasi tinggi di lingkungannya.
Hingga H+6 Lebaran, tercatat sebanyak 2.561.629 pemudik telah kembali masuk ke wilayah Jakarta.
Kapolri menyebut puncak arus balik Lebaran 2026 telah terlewati. Tersisa 13% atau sekitar 385 ribu kendaraan yang belum kembali ke Jakarta. Simak detail datanya di sini.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut angka kecelakaan mudik 2026 turun 7,8% meskipun jumlah pemudik melonjak 20%. Simak data lengkap fatalitas dan pantauan arus balik di sini.
Ia menuturkan, sebagai net-importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kontribusi pajak kripto nasional mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Indodax setor Rp907,11 miliar, bukti kepatuhan industri aset digital.
Meningkatnya ketidakpastian global dinilai turut mendorong pertumbuhan sektor informal di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Lonjakan belanja negara pada awal 2026 dinilai mulai memberi dorongan nyata bagi pergerakan ekonomi domestik.
Dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun. Lebih parahnya, kondisi ini diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved