Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, memastikan pemerintah tetap menjamin perlindungan terhadap warga negara yang hendak pergi dan bekerja di luar negeri. Hal itu merespons riuh rendah di ruang publik terkait tagar #KaburAjaDulu yang memunculkan diskursus di masyarakat.
"Kalau mau ke luar kita fasilitasi. Saya enggak mengampanyekan, tetapi itu hak setiap warga negara Indonesia. Mau ke mana pun dia, dijamin, kalau dia punya kapasitas, skill," ujar Irma dalam program HotRoom MetroTV, Rabu (19/2/2025).
Legislator NasDem dari Dapil Sumsel II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu mengungkapkan, ada temuan sejumlah warga negara Indonesia yang pergi ke Inggris selama sembilan bulan. Namun, nasib mereka nahas karena belum mendapatkan pekerjaan sehingga telantar.
Pemerintah berkewajiban untuk membantu pemulangan mereka ke Tanah Air. "Kalau berangkat ke luar negeri seperti kejadian di Inggris itu, mereka luntang-lantung pada akhirnya yang membantu memulangkan pemerintah," ungkapnya.
Bahkan, ada juga warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri secara ilegal dan tersandung masalah. Hal tersebut juga tetap menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan menuntaskan masalah yang muncul.
"Ada juga yang pergi secara ilegal ke luar negeri enggak lapor sama pemerintah, tetapi ketika ada masalah teriak-teriak. Itu tetap harus menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi. Mau dia legal, mau dia ilegal kalau terjadi masalah di luar negeri pemerintah wajib melindungi," papar Irma.
Untuk itu, Irma berharap tagar yang mengemuka di ruang maya tersebut mesti disikapi secara bijak, terutama berkaitan dengan keinginan anak muda Indonesia untuk pergi bekerja atau mencari penghidupan yang lebih layak di luar negeri.
"Warga negara Republik Indonesia punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau mereka mau kabur, mau cari hidup yang lebih layak di luar negeri, so what? Enggak ada masalah. Harusnya enggak perlu dipersoalkan sampai dibilang di mana nasionalismenya, enggak perlu," ujar Irma.
"Jadi menurut saya, anak-anak muda kita yang mau berangkat ke luar negeri, saya hanya menyarankan satu. Pergilah secara legal, siapkan visa kerja dan harus tahu di negara penempatan itu pekerjaannya apa. Kalau enggak ada, jangan ke luar negerilah, karena akan merepotkan diri sendiri dan pemerintah," paparnya. (RO/I-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh, meminta seluruh kadernya untuk memperkuat dan merapatkan barisan untuk menghadapi dinamika politik yang terus berubah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
FRAKSI Partai NasDem DPR RI mengusulkan kenaikan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem pemilu mendatang.
Meski demikian, Kholid menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan dalam mengatur mekanisme internalnya.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu soal NasDem dan Gerindra akan melakukan penyatuan atau merger.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved