Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, meminta kementerian dan lembaga harus tetap menyelaraskan implementasi program dengan visi Presiden Prabowo Subianto, setelah dilakukan kebijakan efisiensi anggaran.
"Sekarang Pak Prabowo itu kasihan, bebannya berat, utang sekian ribu triliun, tiba-tiba bapak-bapak seolah bargain dengan bicara kalau anggaran enggak cukup akan kurang ini dan itu yang semua barangkali bisa saja keluar dari konteks visi-misi Presiden," ujar Asep Wahyuwijaya saat rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi RI, BP Batam, BPKS Sabang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu mengungkapkan, penyelarasan program yang terkena efisiensi bagaimanapun tetap harus merujuk pada capaian target visi Presiden Prabowo Subianto. Penyesuaian anggaran tersebut pun diharapkan tidak menurunkan performa kinerja kementerian, lembaga, dan badan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
"Kan isu besarnya gampang saja, bagaimana Astacita tetap terpenuhi, (pertumbuhan ekonomi) 8 persen tetap kita endorse, kita dorong, sesuaikan dengan porsi alokasi yang ada," ungkap Asep.
Menurutnya, efisiensi anggaran memang perlu dilakukan karena sejumlah pertimbangan. Misalnya, faktor beban utang dan beragam hal lain agar terjadi keseimbangan fiskal.
"Saya setuju efisiensi. Kenapa? Saya kira ini soal mindset yang barangkali memang harus kita ubah. Dulu pada saat anggaran terlalu jorjoran pun bahkan sampai berutang saja efeknya juga tidak signifikan, bahkan beban yang kita rasakan sekarang, akhirnya malah membebani semuanya kan," jelasnya.
Untuk itu, program kementerian, lembaga, dan badan yang terkena efisiensi anggaran harus tetap diselaraskan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arah di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia. Ia yakin Prabowo pasti berpikir keras juga dengan kondisi yang dihadapinya.
"Jadi, menurut hemat saya, sekarang tinggal para menteri dan kepala badannya yang harus mampu menentukan skala prioritas apa yang pas dengan porsi anggaran sebesar yang diberikan. Ingat, Pak, sebelum bicara angka itu kan kita bicara huruf dulu, ada visi, misi, dan strategi baru bicara angka. Jangan kemudian angka yang dipaksakan ke huruf," pungkasnya. (*/Z-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Anggaran sebesar Rp143 miliar dialokasikan untuk memperbaiki 284 titik jalan dan jembatan
Pemkab terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur daerah.
MEJA kerja Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka kini tak berselimut taplak rapat dengan jajaran ransum dan kopi.
INDUSTRI percetakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menghadapi tantangan berat.
Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan terkait wacana pemotongan gaji menteri Kabinet Merah Putih.
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved