Sulbar di Ujung Tanduk, Gubernur: Tanpa Relaksasi Terancam Shutdown

MEJA kerja Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka kini tak berselimut taplak rapat dengan jajaran ransum dan kopi. Seluruh anggaran konsumsi di ruangannya lenyap dipangkas kebijakan efisiensi pusat.

Suhardi pun memperingatkan risiko shutdown daerah jika pemerintah pusat tidak memberi relaksasi aturan keuangan.

Itu disampaikan, usai memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulbar Tahun 2027, Jumat (10/4).

Baca juga : Sri Mulyani: Efisiensi Anggaran tak Sebabkan PHK dan Pengurangan Beasiswa

Menurut Suhardi, Pemprov Sulbar saat ini dipaksa memangkas belanja hingga Rp220 miliar. Angka yang begitu besar hingga langkah paling drastis pun tak cukup.

“Bahkan kalau semua PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) saya berhentikan sekalipun, tetap tidak akan menutupi kebutuhan pemotongan itu,” tegasnya tanpa basa-basi.

Di tengah tekanan itu, ada sejumlah pos yang kebal terhadap gunting anggaran. Suhardi menyebut dua di antaranya paling krusial, subsidi BPJS Kesehatan dan gaji pegawai.

Baca juga : Mensos Pastikan Bansos Berlanjut Meski Ada Pemotongan Anggaran

“Kalau subsidi BPJS dihapus, akan banyak persoalan di rumah sakit. Masyarakat sekarang menuntut pelayanan cepat, sementara tenaga medis kami juga terbatas,” jelasnya.

Akibatnya, pemangkasan justru diarahkan ke belanja operasional yang selama ini dianggap lumrah, seperti konsumsi rapat dan perjalanan dinas. Bahkan ruang gubernur sendiri tak luput.

Suhardi mengungkapkan, rata-rata belanja pegawai di kabupaten se-Sulbar mencapai 40% dari APBD, sementara di tingkat provinsi 38%.

Angka ini sebenarnya telah melampaui batas ideal yang diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Keuangan Daerah.

“Olehnya itu kami mengusulkan relaksasi Pasal 146. Kalau tidak ada relaksasi atau kebijakan dari pemerintah pusat, ini bisa menjadi bencana bagi daerah, bahkan bisa saja shutdown,” ujarnya.

Peringatan itu bukan isapan jempol. Dalam forum Musrenbang itu, para bupati se-Sulbar telah sepakat merumuskan tiga langkah strategis untuk meredakan tekanan fiskal. Suhardi pun sudah menyampaikan data riil kepada Dirjen Keuangan Daerah melalui sambungan Zoom. (LN/E-4)