Pengusaha Percetakan Keluhkan Pesanan dari Pemerintah makin Merosot

INDUSTRI percetakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah menghadapi tantangan berat. Selain dihantam badai digitalisasi, sektor yang didominasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini juga merasakan dampak signifikan dari efisiensi anggaran pemerintah yang menyebabkan penurunan order secara drastis.

Ketua Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) DPD DIY, Roni Sugiarto, mengungkapkan bahwa kondisi usaha percetakan saat ini berada di titik antara berkembang dan stagnan. Meski investasi mesin cetak baru terus masuk setiap tahun, namun secara bisnis tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.

“Mau dikatakan tidak berkembang, tetapi mesin cetak dan kelengkapannya selalu ada yang baru masuk. Namun dikatakan berkembang, kenyataannya memang tidak ada pertumbuhan yang signifikan,” ujar Roni di sela pembukaan Jogja Printing Expo 2026 di Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Rabu (8/4).

Baca juga : Seskab Teddy: Belum Ada Keputusan Final soal Pemotongan Gaji Menteri

Beban Operasional Meningkat

Roni menjelaskan, para pelaku usaha kini terjepit di antara dua kondisi sulit. Di satu sisi, pesanan dari sektor pemerintah yang selama ini menjadi tumpuan utama terus menyusut. Di sisi lain, biaya produksi melonjak akibat kenaikan harga tinta, kertas, dan biaya operasional lainnya.

“Sudah order makin sepi, harga bahan meningkat, dibebani lagi biaya operasional yang harus ditanggung tanpa ada penurunan. Kami berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius dengan kembali mengalokasikan order pencetakan ke pelaku usaha lokal,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PPGI, Ahmad Mughira Nurhani, menyoroti pergeseran pasar. Jika dahulu anggota PPGI banyak mencetak produk pers seperti koran dan majalah, kini fokus mulai beralih ke industri kemasan (packaging). Namun, ia menyayangkan masih banyak produsen makanan di Yogyakarta yang justru mencetak kemasan mereka di luar daerah.

Baca juga : 50% Perjalanan Dinas Dipangkas Demi Penghematan APBN

“Kami menemukan beberapa produk makanan produksinya di Yogyakarta, namun pencetakan kemasannya di luar DIY. Padahal, anggota kami sudah memahami standar food grade yang diwajibkan,” kata Mughira.

Respons Pemerintah dan Solusi Digital

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, membenarkan adanya penurunan order dari instansi pemerintah. Menurutnya, hal ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan efisiensi anggaran dan transformasi digital di berbagai lini birokrasi.

“Digitalisasi memang menyebabkan keperluan cetak-mencetak berkurang. Karena itu, pelaku usaha percetakan harus memperluas jaringan kemitraan, misalnya masuk ke sektor kemasan makanan dan minuman agar potensi pasar lokal bisa terserap oleh anggota PPGI Yogyakarta sendiri,” saran Hasto.

CEO Krista Exhibitions, Daud D. Salim, menegaskan bahwa pameran ini merupakan komitmen untuk mendorong daya saing industri grafika nasional. Dengan menghadirkan teknologi yang lebih efisien, diharapkan pelaku UMKM di DIY dapat beradaptasi dengan kebutuhan pasar modern yang menuntut kecepatan dan kualitas tinggi di tengah tekanan ekonomi. (AU/E-4)