IETD 2024 Berikan Sembilan Rekomendasi Percepatan Transisi Energi yang Terarah

Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) merangkum hasil diskusi dalam Indonesia Energy Transition Forum (IETD) 2024 menjadi rekomendasi percepatan transisi energi berkeadilan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. ICEF dan IESR menekankan bahwa transisi energi merupakan cara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen, dan berkontribusi pada upaya global membatasi suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. 

Di akhir gelaran IETD 2024, Direktur Eksekutif ICEF dan IESR, Fabby Tumiwa menyampaikan lima rekomendasi jangka pendek (quick win), dan empat rekomendasi jangka panjang. Dalam jangka pendek, Fabby menyebut pertama, pemerintah perlu menetapkan target dan peta jalan transisi energi dengan pilihan biaya yang paling murah (cost effective) dengan kehandalan pasokan yang optimal, dan penurunan emisi gas rumah kaca yang selaras dengan target 1,5 derajat Celsius.

“Komitmen transisi energi perlu diperkuat dengan peningkatan target bauran energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional, mengembalikan target 23 persen bauran pada 2025, dan meningkatkan signifikan target bauran 2030. Selain itu, penyusunan peta jalan transisi energi perlu memberikan transparansi pada implikasi biaya dari berbagai skenario yang dipertimbangkan agar keputusan pencapaian target merefleksikan biaya paling optimal,” papar Fabby dalam keterangan resminya, Kamis (7/11).

Baca juga : Percepatan Transisi Energi Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen  

Kedua, mengakselerasi penyelesaian kebijakan dan regulasi transisi energi dalam perencanaan (pipeline) untuk mendukung peta jalan transisi energi Indonesia. Beberapa kebijakan transisi energi perlu diselesaikan dalam 100 hari pertama pemerintahan seperti, kebijakan dan regulasi ini mencakup Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), peta jalan pengakhiran operasi PLTU batubara, dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Ketiga, melakukan reformasi subsidi dan kompensasi energi ke dukungan sosial langsung. Fabby menekankan pemerintah perlu membentuk tim dan menyusun strategi reformasi subsidi dan kompensasi energi ke dukungan sosial langsung pada kelompok rentan sampai kelompok masyarakat yang berpotensi masuk kelas menengah (aspiring middle class).

Keempat, menerapkan reformasi kebijakan sektor ketenagalistrikan sesuai rekomendasi yang disusun dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Dokumen CIPP memberikan rekomendasi prioritas untuk penyesuaian regulasi ketenagalistrikan. 

Baca juga : Perekonomian Global Merosot, Indonesia Sulit Keluar dari Middle Income Trap

"Reformasi kebijakan ini juga memungkinkan Indonesia untuk mendorong implementasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) dan pendanaan lanjutannya sesuai joint statement JETP," ungkap Fabby.

Kelima, adalah pengentasan program dedieselisasi 5.400 unit PLTD dengan total kapasitas 3,5 GW dengan pembangkit energi terbarukan setempat untuk memberikan listrik yang cukup untuk tingkat akses listrik dengan level tier-3 (minimum 692kWh/cap/tahun). Fabby menyebut, rencana dedieselisasi telah mengalami penundaan dalam tiga tahun belakang, dan butuh diakselerasi dengan target finalisasi yang jelas. 

"Padahal pelaksanaan program dedieselisasi ke pembangkit energi terbarukan memberikan manfaat, diantaranya berupa pengurangan biaya pembangkitan listrik lokal dan mengurangi kebutuhan diesel dan impornya," beber Fabby.

Baca juga : Prabowo Subianto Diminta Perkuat Kerja Sama Selatan-Selatan demi Percepat Transisi Energi

Rekomendasi Jangka Panjang

Selanjutnya, Fabby menjelaskan empat rekomendasi jangka panjang. Pertama, membangun diplomasi energi untuk menarik investasi dan transfer teknologi melalui kerjasama Selatan-Selatan.

Indonesia, sambung Fabby, dapat memanfaatkan hubungan baik yang sudah dibangun selama ini untuk membangun kerjasama Selatan-Selatan untuk menjadi hub transisi energi global. Kedua, menciptakan faktor pendukung (enabling environment) yang mendorong transformasi model bisnis industri dan BUMN dalam transisi energi.

“Transisi energi akan menyebabkan transformasi model bisnis industri serta BUMN yang ada di masing-masing sektor. Transformasi terjadi karena disrupsi teknologi energi bersih yang semakin murah,” terangnya. 

Baca juga : Investasi Energi Terbarukan Jadi Kewajiban demi Capai Swasembada Energi

Ia menjelaskan, peran PLN tidak hanya untuk jual beli tenaga listrik, akan tetapi PLN juga bisa memberikan jasa penyediaan dan manajemen energi dengan kualitas tinggi ke konsumen.

"Perusahaan energi fosil melakukan diversifikasi bisnis dan menanamkan investasi pada energi bersih. Pemerintah perlu mengidentifikasi tren-tren tersebut dan menyusun kerangka regulasi pendukung sehingga menciptakan enabling environment untuk transformasi model bisnis industri," urainya.

Ketiga, penerjemahan target pengembangan energi bersih (energi terbarukan, hidrogen) ke peta jalan pengembangan industri, pembangunan, dan penyiapan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi juga perlu menjadi hal yang diperhatikan.

"Agar industri energi bersih tumbuh, maka pemerintah perlu menyusun paket insentif untuk pengembangan industri energi bersih domestik yang diselaraskan dengan strategi penyiapan tenaga kerja sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan, dukungan penelitian dan inovasi teknologi rendah karbon, maupun pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik dan penyimpanan energi, serta fasilitas standarisasi dan tes untuk teknologi energi bersih," sebutnya.

Keempat, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan partisipasi pada pengambilan kebijakan energi dan pelibatan aktor yang luas.

“Transisi energi mempunyai dampak yang luas ke berbagai aktor. Oleh karena itu, proses penyusunan strategi dan peta jalan transisi energi perlu melibatkan aktor dan kelompok terdampak seperti bisnis dan industri, pekerja, masyarakat adat, pemuda, akademisi, perempuan, media dan lainnya. Selain itu, kanal komunikasi mengenai kebijakan transisi energi perlu dibuat lebih terjadwal dan mudah diakses oleh banyak pihak,” tandasnya. (Z-11)