Ketimbang Bentuk Badan Penerimaan Negara, Manfaatkan Single Identity Number

ADA usulan pemisahan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kemenkeu. Dua direktorat itu dilebur menjadi badan khusus mengurusi penerimaan negara.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai ketimbang repot membentuk badan baru yang memakan waktu dan urusan administrasi, pemerintahan baru didorong untuk mengoptimalisasi pemanfaatan Single Identity Number (SIN). Data tunggal itu dinilai bisa menjawab permasalahan yang ada di sektor pajak, khususnya dari sisi penerimaan.

Pasalnya, ketika SIN diterapkan, data orang terkait dapat terlihat secara menyeluruh. "Syaratnya memang harus terintegrasi dengan data base kementerian. Daripada repot-repot membuat BPN, itu saja diperkuat. Saya bisa jamin itu tax ratio meningkat, karena tidak ada satu pun yang bisa lari dari pajak," kata Esther.

Hal itu berkaca dari yang diterapkan di Belanda, yakni Burgerservicenummer (BSN). Ini merupakan nomor layanan warga dan berlaku sebagai nomor identifikasi di seluruh Belanda. Nomor itu diberikan kepada setiap individu yang terdaftar dalam Basis Data Kearsipan Pribadi.

"Di Belanda itu ada BSN. Ke kantor imigrasi pakai BSN, sudah terlihat profil, buka rekening pakai itu, ke kantor pajak untuk mendapatkan keringanan pajak juga pakai BSN. Jadi otomatis sudah te-record semua, siapa saya, berapa harta asaya, berapa tabungan saya," kata Esther.

"Masalahnya kita mau atau tidak? Karena pembuat UU, eksekutif, mereka mungkin takut ketahuan hartanya berapa. Karena kalau itu diterapkan, tidak ada yang bisa lari dari pajak," tambahnya. (Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari