Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, menyebut bahwa Indonesia sudah sangat siap untuk menjadi pesaing di industri kendaraan listrik. Mulai dari regulasi hingga keseriusan pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik merupakan langkah strategis.
"So far sangat siap. Regulasi percepatan BEV (kendaraan listrik berbasis battery) sudah baik dan kondusif, animo masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik cukup tinggi," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (3/7).
Menurutnya, industri kendaraan listrik di Indonesia saat ini sudah mulai bangkit. Dengan didukung potensi sumber daya alam yang menjadi bahan baku pembuatan kendaraan listrik seperti nikel, Indonesia memiliki posisi kuat untuk menarik investor asing.
Baca juga : Indonesia dan Australia Jalin Kerja Sama Dorong Industri Kendaraan Listrik
"Industri pabrikan kendaraan listrik sudah bangkit, kemauan investor pengadaan kendaraan listrik juga sudah bangkit. Kemudian, infrastruktur seperti fasilitas charger umum perlahan namun pasti terus bertambah dan fiskal (insentif/potongan pajak) sangat memadai," jelasnya.
Meski demikian, menurut Ahmad masih ada PR untuk percepatan penerapan kendaraan listrik. Pemerintah perlu segera menetapkan standar karbon kendaraan.
Sementara itu, pengamat otomotif Bebin Djuana menyebut peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik yang dilakukan Jokowi merupakan sebuah langkah strategis. Pemerintah sangat serius untuk menjadikan Indonesia pemain global di industri kendaraan listrik.
Baca juga : RI Bisa Jadi Pemain Utama Kendaraan Listrik Dunia
"Jika pabrik baterai sudah siap produksi untuk kendaraan listrik di negara kita tentu ini sebuah langkah besar untuk beralihnya dari kendaraan konvensional yang mengkonsumsi minyak bumi, tentu harus disertai produksi mesin-mesin pengisiannya (charging station ), supaya kita tidak bergantung pada negara luar," ucapnya.
"Pemerintah sudah memperlihatkan tekadnya untuk perubahan ini dengan regulasi-regulasi yang memudahkan masyarakat untuk beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan sambil berhemat dalam konsumsi minyak bumi.
Sudah banyak merk baru yang mau memproduksi kendaraan listrik di negeri kita, hal ini ikut mendorong ekosistem kendaraan listrik," tandasnya. (Van/Z-7)
Saat ini regulasi dari pemerintah masih lebih ke arah kendaraan listrik berbasis baterai dengan segala kemudahan yang diberikan.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon, melalui beragam cara. Salah satu opsi yang diyakini paling berpengaruh, yakni memperkuat ekosistem kendaraan listrik.
Suzuki sedang mengembangkan beragam solusi karbon netral yang unik untuk industri otomotif global.
Penandatanganan kerja sama adalah bagian dari rencana kerjasama untuk penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik di Indonesia.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk kendaraan listrik karena mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
PENGAMAT energi dari UGM Deendarlianto menilai pemerintah tidak perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperbaiki investasi hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi cadangan penyimpanan karbon hingga 630 giga ton.
Stok lahan matang di empat kota mandiri milik PT Jababeka Tbk (KIJA) akan dijual untuk mencapai target penjualan properti minimal Rp2 triliun pada 2024.
Jumlah investor saham di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun perlu didukung lebih lanjut oleh penguatan ekosistem pasar modal.
Prioritas strategis utama bagi bisnis di Indonesia dalam dua tahun ke depan ialah meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional (83%) serta kepuasan dan retensi pelanggan (77%).
Presiden Joko Widodo menyebut sejumlah negara telah memberikan fasilitas Golden Visa untuk investor. Indonesia akan tertinggal dan merugi jika tidak segera meluncurkan fasilitas tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved