Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH bakal terus mengawal dampak yang terjadi bagi program pengentasan kemiskinan ekstrem pascapenaikan harga jual BBM bersubsidi. Menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pemerintah tidak ingin kenaikan harga jual BBM bersubsidi berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Akan terus kita amati. Pemerintah akan terus memantau akibat daripada itu (kenaikan harga BBM),” kata Ma’ruf usai menyaksikan Pengukuhan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatra Selatan (Sumsel) di Bank Sumsel Babel (BSB) Palembang, Sumsel, Rabu (7/9).
Pemerintah, ungkap Ma’ruf, hingga saat ini memasang target mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2024. Sejauh ini, pemerintah sudah memberikan bantalan kepada masyarakat miskin melalui program bansos.
“Kita harap tdk terlalu berpengaruh tp akan terus kita amati,” ujarnya.
Baca juga: Menparekraf Sedang Hitung Dampak BBM ke Sektor Pariwisata dan Eknomi Kreatif
Mengenai berbagai aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang terjadi di sejumlah daerah, Ma’ruf menyatakan aspirasi tersebut merupakan sesuatu yang boleh dilakukan. Demonstrasi merupakan bagian dari proses demokrasi.
“Yang kita harapkan tidak anarkis, tidak menimbulkan kekacauan dan kegaduhan. Disampaikan secara wajar saja,” pungkasnya.(OL-5)
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terdiri dari pertamax turbo, pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu pertamina dex dan dexlite.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Pertamina memertimbangkan menurunkan harga jual BBM umum awal Juli 2024 seperti yang dilakukan beberapa operator SPBU swasta. Hal itu dilakukan karena acuan harga BBM di MOPS sejak Mei
Pemerintah memastikan belum ada pembahasan mengenai penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memperkirakan harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik bulan depan seiring pelamahan rupiah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved