Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH melakukan pengalihan sebagian subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memastikan agar penggunaan subsidi tepat sasaran, sehingga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini disubsidi mengalami penyesuaian.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati memastikan ketersediaan (stok) BBM Subsidi di seluruh SPBU dalam posisi aman pasca penyesuaian harga oleh pemerintah.
Nicke memantau ketersediaan BBM dengan meninjau langsung Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) yang berada di Gedung Grha Pertamina, Sabtu (3/9) didampingi Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Mulyono dan Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Dedi Sunardi, dan Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.
Angka yang dipantau merupakan jumlah ketersediaan secara realtime yang ada di lapangan.
"Kami memastikan ketersediaan stok BBM Subsidi di SPBU dalam kondisi aman dan kami terus melakukan pemantauan kondisi penyaluran BBM Subsidi di lapangan," kata Nicke.
Nicke menambahkan, melalui PIEDCC, Pertamina juga dapat memastikan penjualan BBM mengikuti ketentuan dalam Perpres 191/2014, sehingga kendaraan tidak dapat melakukan pembelian secara berulang dengan volume yang tidak wajar.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Pastikan Ketersediaan Stok BBM Subsidi bagi Masyarakat
Dari pantauan lewat PIEDCC, untuk ketersediaan stok BBM Subsidi jenis Pertalite berada di level 18 hari. Sedangkan jenis Solar dalam posisi 20 hari dan terus diproduksi. Pertamina juga memastikan seluruh kilang beroperasi secara penuh.
Nicke mengatakan, lewat pantauan PIEDCC, Pertamina dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memastikan ketersediaan stok BBM hingga di SPBU. PIEDCC juga menyajikan data penyaluran energi secara realtime di seluruh rantai distribusi, mulai Kilang, Terminal BBM, hingga SPBU.
Nicke mengatakan, setelah penyesuaian harga baru ini, subsidi dari Pemerintah masih tetap ada, sehingga harga jual Pertalite dan Solar masih tetap di bawah harga keekonomian dan masih lebih murah dibandingkan harga kompetitor atau beberapa negara lain dengan spesifikasi sejenis.
Terkait dengan waktu pemberlakukan penyesuaian harga yang cukup singkat dari Pemerintah, Nicke menegaskan Pertamina siap dan seluruh SPBU telah melakukan penyesuaian sesuai arahan pemerintah.
“Dengan telah diterapkannya digitalisasi SPBU, penyesuaian harga dapat langsung dilakukan dari PIEDCC, sehingga penyesuaian harga dapat dilakukan dalam waktu singkat sesuai keputusan pemerintah, mengingat BBM Subsidi merupakan penugasan yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara,” tutup Nicke. (RO/OL-7)
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terdiri dari pertamax turbo, pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu pertamina dex dan dexlite.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Pertamina memertimbangkan menurunkan harga jual BBM umum awal Juli 2024 seperti yang dilakukan beberapa operator SPBU swasta. Hal itu dilakukan karena acuan harga BBM di MOPS sejak Mei
Pemerintah memastikan belum ada pembahasan mengenai penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memperkirakan harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik bulan depan seiring pelamahan rupiah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved