Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
HARGA minyak mentah dunia masih tetap tinggi disebabkan antara lain konflik Rusia dan Ukraina yang tak kunjung selesai. Hal itu membuat pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berlaku saat ini.
Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi, menyampaikan Indonesia sudah tidak lagi menjadi produsen minyak, tetapi importir minyak karena kebutuhan jauh lebih besar dari kuota yang tersedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol.
"Pada Juni 2022, tanpa adanya penyesuaian harga BBM, tingkat inflasi bisa mencapai 5,03%. Artinya, jika kita bawa preseden itu ke masa sekarang, maka kalaupun ada penyesuaian harga sebesar 20%-30% maka tingkat inflasinya paling banyak sebesar 1%-2%. Untuk mempertahankan tingkat inflasi yang rendah itu butuh biaya besar," ungkap Fithra dalam keterangan yang diterima, Kamis (1/9).
Semakin lama diumumkan, maka potensi kenaikan harga di masyarakat semakin besar karena ekspektasi inflasi masyarakat akan semakin meningkat. Jika pemerintah tidak mengumumkan penyesuaian harga BBM, efek inflasinya sudah terlanjur terjadi. Semakin lama diumumkan, efek inflasinya akan berlipat.
"Di saat seperti ini hampir tidak ada negara di dunia yang tidak melakukan penyesuaian harga BBM. Kuncinya adalah komunikasi dan empati. Komunikasi sudah dijalankan dan pemerintah sudah menghadirkan empati dengan cara mengeluarkan bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat," jelas Fithra. (RO/OL-15)
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terdiri dari pertamax turbo, pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu pertamina dex dan dexlite.
Mulai 1 Agustus 2024, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia mengalami penyesuaian yang cukup signifikan.
Pertamina memertimbangkan menurunkan harga jual BBM umum awal Juli 2024 seperti yang dilakukan beberapa operator SPBU swasta. Hal itu dilakukan karena acuan harga BBM di MOPS sejak Mei
Pemerintah memastikan belum ada pembahasan mengenai penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memperkirakan harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik bulan depan seiring pelamahan rupiah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved