Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
KETUA DPR RI, Puan Maharani, Selasa, (05/04/2022) menyeru pemerintah memastikan pemulihan ekonomi menyasar hingga rakyat ke level paling bawah. Sikap Puan dinilai sebagai bentuk kepeduliannya ke masyarakat.
Pengamat ekonomi Institute of Developing Indonesian Economy (IDEA), Candra Surya Utama, menyatakan saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang terdampak karena pandemi.
Hal ini membuat daya beli masyarakat menurun. Ini ditambah lagi dengan kebijakan insentif pemerintah seperti keringanan pajak yang dihapus. Ditambah lagi baru-baru ini ada kebijakan kenaikan harga BBM.
"Saya melihat Puan coba suarakan apa yang dialami rakyat. Puan tunjukkan sikap kepeduliannya," jelasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (6/4).
Dia menyebut Puan menjalankan tugasnya sebagai bagian dari parlemen dengan bersuara untuk mengawasi kebijakan ekonomi pemerintah.
"Sebab tanpa pengawasan parlemen, pemerintah tidak dapat tahu apakah kebijakannya sudah benar atau belum. Selain itu, juga untuk menilai sejauh mana kebijakan sudah efektif ataukah belum," kata Candra.
Baca juga: Puan: Pemulihan Ekonomi Transisi Covid-19 Harus Dirasakan Rakyat
Di sisi lain, Candra melihat Puan sedang menunjukkan sikap politiknya. Dimana partai tempatnya bernaung, yakni PDIP, beridiologi kerakyatan dan pro wong cilik. Puan, kata dia, adalah cerminan langsung dari sikap politik PDIP sendiri.
Tak lupa, Candra juga menyarankan Puan menjalin komunikasi lebih intens dengan pemerintah. Maksudnya kritikan ditindaklanjuti dengan masukan kebijakan yang lebih taktis dan dapat dipraktekkan.
"Misal mengusulkan pemerintah untuk tetap menerapkan keringanan pajak. Bisa juga tetap parlemen meminta agar kenaikan BBM ditunda hingga daya beli masyarakat kembali pulih paska dihantam pandemi," tegasnya.
Sebelumnya Puan menyatakan kondisi pemulihan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas semata, tetapi harus benar-benar dirasakan rakyat secara langsung. Ini dikatakan Puan, Selasa (5/4).
Puan juga menyeru agar segala kondisi dan tantangan yang membuat rakyat sulit merasakan pemulihan ekonomi, harus segera diatasi pemerintah.
"Terlebih di saat kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mendekati Hari Raya," ucapnya.
Politikus PDIP itu menekankan, klaim pemerintah soal tren pemulihan ekonomi di masa transisi Covid-19 harus sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat.
Terlebih, sejumlah program isentif, seperti penghapusan pajak penghasilan yang diterapkan selama pandemi, sudah tidak berlaku lagi. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Anies Baswedan merespons ucapan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, yang membuka peluang partainya mendukung dia kembali maju di Pilgub Jakarta
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan duka cita atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI Hamzah Haz. Hamzah dinilai sebagai tokoh yang teduh dan merangkul.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan parlemen Indonesia menyambut baik putusan Mahkamah Internasional yang menyebut pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.
WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhaimin Iskandar (Gus Imin) menyebut bahwa dirinya akan mengikuti upacara 17 Agustus 1945 di Jakarta atau daerah lain.
Ketua DPR, Puan Maharani, memperingatkan potensi dampak luas dari kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved