Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
NILAI tukar petani (NTP) mengalami kenaikan 0,93% dari 105,68 pada September 2021 menjadi 106,67 di Oktober 2021. Hal itu memperpanjang tren kenaikan NTP sejak Juli 2021 yang tercatat di level 103,59.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers secara daring, Senin (1/11) menyebutkan, peningkatan NTP terjadi lantaran indeks yang diterima petani di empat subsektor lebih tinggi dibanding indeks yang dibayar petani.
"Kalau diperhatikan berdasarkan subsektor, hampir seluruhnya mengalami kenaikan, kecuali untuk sektor peternakan," tuturnya.
Berdasarkan data BPS, NTP subsektor tanaman pangan tercatat naik 0,59% dari 98,77 di September 2021 menjadi 99,35 pada Oktober 2021. Lalu NTP subsektor hortikultura tercatat 99,45, naik 0,81% dari September 2021 di level 98,65.
Peningkatan NTP juga terjadi di subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,01% dari 125,11 di September 2021 menjadi 127,66 pada Oktober 2021. Demikian halnya dengan NTP subsektor perikanan yang sebesar 105,28, atau naik 0,32% dari posisi sebelumnya di angka 104,94.
NTP subsektor peternakan, kata Margo, menjadi satu-satunya yang mengalami penurunan. Tercatat terjadi penurunan sebesar 0,16% dari posisi September 99,18 menjadi 99,01 pada Oktober 2021.
"Penurunan ini karena terjadi penurunan indeks yang diterima petani, khususnya karena menurunnya harga telur ayam ras, dan ayam ras petelur, dan babi," jelas Margo.
Lebih lanjut, peningkatan NTP juga diikuti dengan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP). Pada Oktober 2021 NTUP sektor pertanian sebesar 106,49, naik 0,86% bila dibandingkan kondisi September 2021 yang tercatat 105,58.
"Secara umum, kenaikan NTUP karena indeks yang diterima petani mengalami kenaikan 1,05%, lebih besar kalau dibandingkan indeks yang dibayar petani, khususnya indeks biaya produksi dan barang modal yang hanya meningkat 0,18%. Polanya mirip dengan NTP, semua subsektor mengalami kenaikan, kecuali subsektor di peternakan," jelas Margo.
Adapun hal yang membedakan NTP dan NTUP yakni penghitungan yang dilakukan oleh BPS. Pada NTP, BPS menghitung indeks yang diterima petani dengan indeks yang dibayarkan petani, mencakup seluruh pengeluaran petani seperti pengeluaran rumah tangga, biaya produksi, sekolah, berobat, kebutuhan sandang, papan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pengeluaran usaha petani.
Sementara pada NTUP, BPS mengeluarkan konsumsi rumah tangga, alias hanya menghitung pengeluaran terkait kegiatan produksi usaha petani. NTP dan NTUP di atas 100 menunjukkan kondisi petani mengalami surplus dan di bawah 100 menggambarkan petani merugi. (Mir/OL-09)
Penyerahan bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian di Desa Alue Awe, Lhokseumawe, Aceh.
PEMPROV Bengkulu, akan menargetkan potensi peningkatan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 10 ribu ton per tahun dari total luasan lahan program cetak sawah pada 2026.
Pemprov Jateng siapkan mitigasi kekeringan dengan 123 juta liter air bersih dan optimalisasi 1.137 embung untuk amankan kebutuhan warga serta lahan pertanian.
Ancaman kekeringan akibat fenomena iklim global mulai terasa di Aceh, mendorong kalangan akademisi mengingatkan pentingnya strategi adaptasi bagi sektor pertanian.
Guru Besar IPB Prof Hermanu Triwidodo tawarkan solusi preemtif murah hadapi ledakan hama penggerek batang & wereng saat Godzilla El Nino 2026.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti lambatnya penanganan sawah terdampak bencana Sumatra saat meninjau langsung lokasi Kabupaten Padang Pariaman.
KOTA Bandung kembali mencatatkan peran strategis di tingkat nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Bandung.
BPS menerapkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai upaya dalam menyelaraskan sistem perizinan usaha
Bahkan setelah data dipublikasikan, proses belum berhenti karena masih ada tahap evaluasi untuk memastikan kualitas dan perbaikan.
INFLASI yang terjaga dalam rentang toleransi dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
BPS mencatat produksi gula 2025 naik jadi 2,67 juta ton, konsumsi rumah tangga turun, namun Indonesia masih bergantung pada impor 3,93 juta ton.
BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi DI Yogyakarta tengah mematangkan persiapan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026, untuk menangkap pergeseran struktur ekonomi DIY.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved