Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyatakan jika ingin menurunkan angka kemiskinan, fokusnya harus di wilayah Jawa. Meski secara persentase kecil, namun dari sisi angka jumlahnya sangat banyak.
Sebagai contoh, angka kemiskinan di wilayah Jawa Tengah sebanyak 4,1 juta, Jawa Barat 4,2 juta dan Jawa Timur 4,5 juta.
"Jadi kalau mengurangi kemiskinan secara nasional, fokus menanganinya di Jawa, karena jumlahnya sangat besar," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam keterangan resmi, Selasa (20/7).
Baca juga: Maret 2021, Penduduk Miskin di RI Turun Jadi 27,54 Juta
Lebih lanjut, Margo mengatakan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk menurunkan angka kemiskinan. Mulai dari mengendalikan harga, hingga perlindungan sosial bagi orang yang rentan.
Lalu, yang tak kalah penting ialah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai stimulus. Margo menekankan urgensi memastikan program bantuan sosial (bansos) diberikan tepat sasaran. Terutama, kepada orang yang sudah ditargetkan, serta tepat penggunaan.
Dengan begitu, penyaluran bansos akan berimbas terhadap penurunan angka kemiskinan. "Harapan kita nantinya mereka yang terpilih sebagai sampel, otomatis pengeluarannya bisa lebih tinggi dari garis kemiskinan," pungkas Margo.
"Bisa keluar dari garis kemiskinan, karena telah mendapatkan bantuan sosial dan dimanfaatkan secara tepat," imbuhnya.
Baca juga: Wapres Ingatkan Peran Zakat di Masa Pandemi
Berdasarkan penghitungan terakhir, garis kemiskinan secara nasional per kapita sebesar Rp472.535. Artinya, pengeluaran penduduk di bawah garis kemiskinan itu dikategorikan miskin.
Jika dihitung per provinsi, garis kemiskinan di tiap provinsi berbeda-beda, tergantung pola konsumsi dan harga. Margo mencontohkan garis kemiskinan di Bangka Belitung sebesar Rp3,4 juta per rumah tangga per bulan. Berbeda dengan Sulawesi Barat sebesar Rp1,9 juta per rumah tangga per bulan.
BPS mencatat persentase kemiskinan di wilayah Jawa mengalami peningkatan sejak pandemi covid. Di Jawa Barat misalnya, per Maret 2021, untuk perkotaan jumlah kemiskinan naik 7,82% atau 3,05 juta jiwa. Namun, di pedesaan justru mengalami penurunan 10,64% atau 1,18 juta jiwa.(OL-11)
KOTA Bandung kembali mencatatkan peran strategis di tingkat nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) RI resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Bandung.
BPS menerapkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) sebagai upaya dalam menyelaraskan sistem perizinan usaha
Bahkan setelah data dipublikasikan, proses belum berhenti karena masih ada tahap evaluasi untuk memastikan kualitas dan perbaikan.
INFLASI yang terjaga dalam rentang toleransi dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
BPS mencatat produksi gula 2025 naik jadi 2,67 juta ton, konsumsi rumah tangga turun, namun Indonesia masih bergantung pada impor 3,93 juta ton.
BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi DI Yogyakarta tengah mematangkan persiapan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026, untuk menangkap pergeseran struktur ekonomi DIY.
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved