Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Riset Center of Reform on Economy (CORE), Piter Abdullah menilai kinerja PT SMR Utama Tbk terkena dampak dari pengusutan kasus Jiwasraya dan Asabri.
PT SMR kini kesulitan mencari pinjaman untuk pembiayaan alat berat dan suku cadang. Akibatnya pekerjaan tambang anak usaha PT Trada Alam Minera Tbk tersebut kini mengalami penurunan akibat suplier dan lembaga pembiayaan mulai membatasi kemitraannya.
Piter menilai kondisi PT SMR Utama Tbk merupakan imbas penyitaan oleh kejaksaan yang dinilai telah merugikan roda ekonomi dan keberlangsungan bisnis perusahaan.
Terutama mereka yang sejatinya tak terkait dalam perkara. "Iya jelas banget. Siapapun akan khawatir, karena pasti akan dikaitkan (perkara Jiwasraya dan Asabri)," kata Piter, Rabu (26/5).
Menurutnya, manajemen PT SMR Utama Tbk harus segera melokalisasi persoalan ini. Caranya dengan bekerja sama itu dengan semua seperti penegak hukum dan pemerintah. "Agar semuanya benar-benar terlokalisir penyelesaiannya. Kalau tidak, semua orang akan khawatir," ujarnya.
Jika kondisi ini terus terjadi, lanjutnya, PT SMR Utama Tbk akan kesulitan melakukan penyelamatan bisnis perusahaan.
"Jika dibiarkan, kecenderungannya bisa akan berdampak memburuk, kepercayaan masyarakat pada dunia usaha dan pasar modal akan pudar. Yang pasti, kondisi sebuah perusahaan besar sekapasitas PT SMRU Tbk saat ini terbukti belum membaik," ujarnya.
Pendapat senada disampaikan pengamat ekonomi dan bisnis dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Tanggor Sihombing.
Ia menilai kesulitan yang dialami oleh PT SMRU Tbk berdampak ganda .Penegakan hukum turut menghambat operasional pada semester I 2021. "Berdampak terhadap kinerja perusahaan, para pekerja dan masyarakat. Sudah terlihat dari penurunan kontrak dan suplai pada kuartal II dan III di 2020 terjadi juga. Pasti bermuara kepada kinerja keuangan, likuiditas internal dan pinjaman eksternal juga tak mudah," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan SMR Utama, Arief Novaldi menyebut PT SMR Utama Tbk mengaku kesulitan mencari pinjaman untuk pembiayaan alat berat dan suku cadang. Pasalnya, kasus korupsi Jiwasraya yang menyeret Heru Hidayat itu memiliki 13% saham pada PT Trada Alam Minera Tbk. Hal ini membuat suplier dan lembaga pembiayaan mulai membatasi kemitraan dengan PT SMR Utama Tbk.
Menurutnya, mitra penyedia barang dan jasa meminta pembayaran di muka. Kemudian, sejumlah penyedia leasing alat berat juga menurunkan plafond pinjamannya.
"Sehingga rencana entitas anak dalam peremajaan alat tidak berjalan sesuai rencana yang mengakibatkan pekerjaan tambang menurun," tandas Arief.
Sementara, Kejaksaan Agung menargetkan untuk melimpahkan seluruh tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri berikut alat bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada akhir Mei 2021. (OL-8)
.
INDEPENDENSI direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai semakin tergerus seiring kuatnya intervensi politik dalam proses penunjukan jabatan strategis.
Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) kembali meluncurkan kegiatan CSR & PDB Awards.
PEMERINTAH mulai membuka rekrutmen nasional 35.476 posisi yang akan ditempatkan dalam pengelolaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih.
DI tengah percepatan transformasi bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), aspek risiko hukum kini menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan.
Namun, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari pihak swasta ke BUMN mendapat tanggapan skeptis dari kalangan petani.
Tercatat sebanyak 116.688 pemudik diberangkatkan menggunakan 1.541 armada bus menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di Indonesia lewat mudik gratis BUMN.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Adapun ketiga tersangka baru tersebut antara lain adalah HS (Hendry Sulfian) selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung, Kalimantan Tengah
Profil lengkap Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi tambang nikel oleh Kejaksaan Agung.
Perbandingan pernyataan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto saat pelantikan April 2026 dengan status tersangka yang kini ditetapkan Kejagung.
Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Simak rekam jejaknya di sini.
Uang tersebut diduga diberikan untuk mengatur dan membantu perusahaan keluar dari permasalahan terkait perhitungan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved