Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengibaratkan bahwa UMKM saat ini seperti pasien rumah sakit yang berada di ICU.
Menurutnya, pasien di ICU merupakan pasien yang sudah kritis dan membutuhkan pertolongan ekstra. Hal itulah yang menurutnya harus dilakukan oleh pemerintah.
"Jadi treatment pada UMKM harus seperti tenaga medis yang merawat di pasien ICU. Jadi pasien ini sudah kritis, bukan pasien umum yang kembali lagi untuk dilakukan pengecekan. Pasien ICU itu harus selalu dicek day by day perkembangannya," ungkapnya dalam Webinar Penerapan Digitalisasi Ciptakan UMKM Tangguh Pasca Pandemi, Senin (10/5).
Lebih lanjut, Wibi juga menambahkan bahwa untuk merambah digital juga bukan perkara yang mudah bagi UMKM. Pasalnya, menurut dia saat ini persaingan pasar digital juga sudah cukup sesak dengan ikut masuknya korporasi besar.
Hal ini membuat UMKM sulit mendapatkan tempat jika pasar digital pun ternyata dipenuhi oleh beragam produk besar yang dapat membuat produk UMKM kalah saing.
"Kondisi saat ini UMKM nafasnya rendah, banyak korporasi besar ikut meramaikan pasar digital. Kalau seperti ini, posisi UMKM ada di mana? Maka dari itu perlu adanya regulasi untuk mendukung keberpihakan terhadap UMKM khususnya perlindungan usaha digital," kata Wibi.
Dia juga menyarankan agar pemerintah provinsi menciptakan platform e-commerce mandiri dalam kegiatan pemasaran. Dengan begitu, akan tercipta marketplace yang tidak bergantung pada pihak swasta untuk memasarkan hasil produk UMKM binaan pemerintah provinsi masing-masing.
"Kerja sama ini tentu akan menghasilkan peningkatan perekonomian daerah," pungkasnya. (Des)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Nasib mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih di tangan penyidik Polda Metro Jaya.
Koalisi PKS dan Partai Golkar Depok sepakat mengusung Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.
Dinas Dukcapil akan mengganti nomenklatur yang tertera dalam Kartu Tanpa Penduduk (KTP) dari yang sebelumnya DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Perantau yang akan mengadu nasib di Ibu Kota tahun ini diprediksi turun sebesar 10 ribu-15 ribu orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved