Dukung SWF Indonesia, Jepang Siap Investasi Rp57 Triliun

JEPANG melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) siap mendukung Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia dengan menginvestasikan US$4 miliar atau setara Rp57 triliun.

Penegasan Jepang itu disampaikan Gubernur JBIC Maeda Tadashi dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Tokyo, Jumat (4/12).

“JBIC siap mendukung pendanaan SWF Indonesia sebesar US$4 miliar, dua kali lipat lebih besar dari yang disampaikan US International Development Finance Corporation (DFC) atau lembaga pembiayaan asal Amerika Serikat,” ujar Luhut dalam keterangan resmi KBRI Tokyo, kemarin.

Selain bertemu dengan Gubernur JBIC, Luhut yang didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi melanjutkan lawatan di Tokyo dan melakukan pertemuan maraton dengan tidak kurang dari 20 investor potensial Jepang lainnya yang bergerak di bidang keuangan dan energi.

Dubes Heri mengatakan JBIC akan menjadi salah satu lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam master fund SWF Indonesia yang disebut Nusantara Investment Authority (NIA). “Dukungan dari JBIC dan pemerintah Jepang tentunya akan memperkuat ikatan kerja sama strategis Indonesia–Jepang serta semakin menarik sektor swasta Jepang lainnya berinvestasi di Indonesia,” ungkap Heri.

Menurut Menteri BUMN, komitmen yang disampaikan Gubernur JBIC tersebut akan segera ditindaklanjuti di tingkat teknis dan investasi JBIC diharapkan dapat mulai masuk ke Indonesia pada kuartal I 2021.

“Peraturan pemerintah (PP) yang mengatur SWF Indonesia akan selesai pada pertengahan Desember ini dan tentunya PP tersebut akan semakin mempercepat pembentukan lembaga dana abadi Indonesia,” ujar Erick.

Luhut dan Erick dijadwalkan akan langsung bertolak ke Abu Dhabi dan Arab Saudi, kemarin waktu setempat guna menjajaki dukungan, untuk pembentukan
NIA kepada pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam lawatan ke ‘Negeri Sakura’ itu, Luhut dan Erick juga bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Kajiyama Hiroshi.

Luhut menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus memberikan kepastian hukum bagi investor Jepang. “Dengan adanya omnibus law UU Cipta
Kerja, tentunya peraturan perpajakan Indonesia akan semakin baik,” tutur Luhut.

Sejumlah agenda strategis kerja sama bilateral Indonesia–Jepang turut diangkat Luhut dalam pertemuan tersebut, termasuk komitmen Jepang untuk realisasikan MRT Jakarta fase II tepat waktu. (Des/Aiw/E-3)