Swasta Terlibat Korupsi Marak

BUKAN tanpa sebab apabila Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan perlunya pengusaha swasta menjaga profesionalitas mereka di dalam menggarap proyek pembangunan dengan tidak tersangkut korupsi.

Kalla mengaku prihatin dengan banyaknya pengusaha swasta ikut terseret dalam beberapa operasi tangkap tangan oleh KPK.

"Keterlibatan kontraktor swasta dalam korupsi proyek berpengaruh buruk terhadap kualitas dan profesionalisme pekerjaan sarana maupun prasarana," kata Kalla saat membuka Musyawarah Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Balai Sidang Jakarta, kemarin.

"Keahlian kontraktor bukan hanya melobi. Melobi bupati, melobi gubernur, dan melobi PU. Kalau Anda profesional, Anda dicari, bukan Anda mencari proyek. Apabila Anda mengandalkan lobi, habis uangnya. Apabila kontraktor hanya jadi lompatan, ya seperti sekarang kontraktor besar terbatas dan dikuasai perusahaan negara," lanjut Kalla.

Banyaknya pihak swasta yang terlibat korupsi pun diakui Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Menurut Saut, tren tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak swasta selama kurun 2004-2017 meningkat signifikan. Namun, hal itu sedikit menurun pada 2018 (lihat grafik).

"Pihak swasta sudah memiliki aturan untuk menghindari korupsi. Banyak sebab. Bisa pengawasan, integritas, dan pemimpin yang tidak kompetitif sehingga pihak swasta dominan sebagai pemberi (suap), sementara penyelenggara negara sebagai penerima," ujar Saut, kemarin.

Perbarui aturan
Senada dengan Saut, beberapa waktu lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan sekitar 80% perkara korupsi itu melibatkan pengusaha swasta.

"Sejak 2004 hingga Mei 2018, ada 198 pihak swasta terlibat korupsi dengan modus suap dan gratifikasi," ungkap Bambang ketika menghadiri pertemuan internasional tentang integritas bisnis di Gedung Bidakara, Jakarta,  4 Desember 2018 lalu.

Praktik patgulipat seperti itu, menurut Bambang, mencoreng upaya pemerintah untuk menarik investor agar mau menanamkan modal mereka ke Indonesia. Di sisi lain, produktivitas suatu negara berkurang sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dalam catatan KPK, pegawai BUMN/BUMD berkontribusi sebesar 58% dari total laporan gratifikasi yang diterima selama kurun 2010-2014.

Universitas Gadjah Mada dalam studinya menyatakan terdapat 670 pelaku korupsi dari pihak swasta menjadi terdakwa kasus lancung itu selama 2001 hingga 2015.

Ke depan, untuk memudahkan kerja mengungkap korupsi di sektor swasta, KPK telah mengajukan draf tentang RUU Tindak Pidana Korupsi yang baru kepada pemerintah.

"Ini kan untuk meningkatkan kompetensi KPK ke sektor swasta. KPK telah memberikan konsep/draf RUU Tindak Pidana Korupsi baru agar korupsi di sektor swasta menjadi kompetensi KPK seperti di negara lain terkait suap-menyuap," tandas Saut. (Ant/X-3)