Industri Konstruksi Desak Pemerintah Buat Kebijakan Penyelamat

Pelaku industri jasa konstruksi mendesak pemerintah segera merumuskan kebijakan strategis untuk meredam tekanan akibat gejolak geopolitik global, terutama dampak konflik Timur Tengah yang mulai membebani biaya dan keberlanjutan proyek di dalam negeri. Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Kamajaya) menilai kondisi tersebut telah memicu disrupsi negatif di sektor konstruksi, mulai dari kenaikan harga material hingga potensi gangguan proyek.

“Krisis Timur Tengah telah secara nyata memberi dampak negatif pada sektor jasa konstruksi Indonesia belakangan ini melalui lonjakan biaya bahan bangunan seperti baja, semen, dan material konstruksi ]lainnya, serta ancaman melambungnya harga bahan bakar fosil akibat ketidakpastian stok global,” ujar Ketua Umum Kamajaya, Desiderius Viby Indrayana, dalam forum studium generale.

Ia menjelaskan bahwa gangguan logistik dan pelemahan nilai tukar rupiah turut memperparah kondisi, dengan dampak pada meningkatnya biaya transportasi dan operasional, serta potensi keterlambatan proyek infrastruktur.

Baca juga : Gnextion 2025 Jadi Ajang Apresiasi Komunitas Aplikator Bangunan dari GIAS Group

Menurut Viby, pelaku industri, mulai kontraktor hingga vendor, selama ini mengacu pada kebijakan dan regulasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk terkait sertifikasi badan usaha dan tenaga ahli. Ia menekankan pentingnya pembahasan lintas pemangku kepentingan untuk merumuskan arah kebijakan sektor konstruksi ke depan, terutama setelah terbentuknya kepengurusan baru LPJK periode 2025-2029.

“Sebetulnya salah satu kunci guna mengatasi krisis sektor jasa konstruksi Indonesia yang disebabkan oleh konflik Timur Tengah di antaranya adalah dilakukannya diversifikasi rantai pasokan bahan bangunan, peningkatan efisiensi operasional proyek, serta penyediaan lindung nilai terhadap risiko energi/ nilai tukar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LPJK periode 2025-2029, Insannul Kamil, memastikan pihaknya akan mendukung pembangunan infrastruktur strategis melalui penguatan efisiensi rantai pasok dan pengawasan teknis. Ia menyebut program strategis akan difokuskan pada tata kelola sektor, sertifikasi, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, sejalan dengan rencana strategis Kementerian PU 2025-2029.

Baca juga : Industri Konstruksi Indonesia Berada di Jalur Pertumbuhan Positif

Dalam forum yang turut melibatkan Asosiasi Tenaga Teknik Konstruksi Indonesia serta didukung sejumlah BUMN karya seperti PT Nindya Karya dan PT Pembangunan Perumahan (Persero), disimpulkan bahwa sektor konstruksi pada 2026 akan menghadapi tekanan signifikan akibat faktor eksternal. Selain faktor geopolitik, industri juga dihadapkan pada tuntutan transformasi teknologi seperti digitalisasi konstruksi, penerapan Building Information Modeling (BIM), serta otomatisasi proses kerja.

Meski demikian, peluang tetap terbuka seiring kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional dan potensi masuknya investasi asing. Momentum ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian industri melalui penggunaan material lokal dan penguatan rantai pasok domestik.

Dengan kondisi tersebut, industri jasa konstruksi dituntut lebih adaptif dan resilien melalui strategi mitigasi risiko, efisiensi operasional, serta percepatan transformasi digital guna menghadapi ketidakpastian global. (E-3)