Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid. Presiden Gus Dur, lewat Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, mengakui Konghucu sebagai agama. Sejak saat itu, Konghucu menjadi agama resmi keenam setelah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
SETIAP warga negara berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani.
SETELAH tiga kali mangkir, mantan Ketua DPR Setya Novanto akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, Kamis (4/2).
UNDANG-UNDANG Dasar 1945 secara tegas menjamin hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Hak yang terkebiri hingga runtuhnya rezim Orde Baru tersebut bak pintu yang terbuka lebar begitu era reformasi dimulai.
TUGAS terberat sebuah pemerintahan yang berkuasa ialah merawat dan mengelola kepercayaan.
HAMPIR semua elite di negeri ini meletakkan isu pemberan¬tasan korupsi pada panggung paling depan di antara beragam isu.
KONTROL terhadap kekuasaan harus terus kita rawat agar Indonesia masih boleh mengaku sebagai negara demokratis.
TRANSPLANTASI organ tubuh sesungguhnya kemajuan teknologi kedokteran yang bertujuan mulia.
Jangan sampai korupsi yang masih akut sekarang ini membuat generasi masa depan menganggapnya sebagai budaya sehingga mereka menirunya.
PETUGAS lembaga pemasyarakatan (LP) yang terlibat dalam perdagangan narkoba sesungguhnya pengkhianat negara.
Fokus menata pembangunan ekonomi akan kembali terganggu oleh kegaduhan baru akibat koalisi yang kelewat tambun, yang tiap-tiap anggotanya memiliki agenda masing-masing.
KALAU kepentingan pribadi dan golongan sudah didewakan, jangan harap kepentingan rakyat diperhatikan.
PERANG melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ialah ikhtiar tiada henti dalam menaklukkan salah satu kejahatan luar biasa.
NEGARA berkewajiban melindungi segenap warganya. Itu dinyatakan secara gamblang dalam Undang-Undang Dasar kita.
Yang perlu juga kita tegaskan ialah revisi UU Antiterorisme bertujuan memperkuat kewenangan Polri demi mencegah aksi teror, bukan memperkuat kewenangan institusi lain seperti intelijen atau tentara.
Amat tak patut menjadikan pengawasan sebagai jubah untuk menekan, menghakimi, dan mengintervensi pemerintah demi kepentingan pribadi dan golongan.
PENGGUNAAN indeks integritas sekolah sebagai acuan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) pantas didukung penuh.
KOMISI Pemberantasan Korupsi jelas terganggu atas polemik proses penggeledahan di Gedung DPR. Bukan substansi kasus hukumnya, melainkan perdebatan mengenai keberadaan polisi dari satuan Brimob dengan pakaian dan senjata lengkap.
Sejarah besar gagal terukir, terutama karena banyaknya urusan yang dibuat berlarut-larut di dalam negeri, sehingga kita kerap terlambat mengantisipasi keadaan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved