Pengkhianat Negara di Jaringan Narkoba

PETUGAS lembaga pemasyarakatan (LP) yang terlibat dalam perdagangan narkoba sesungguhnya pengkhianat negara. Karena itulah, hukum terberat semestinya ditimpakan kepada mereka. Makin ironis karena pengkhianatan tersebut sudah menjadi lagu lama. Bukti teranyar ialah terungkapnya tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkoba senilai Rp17 miliar. Pelakunya seorang mantan penghuni LP Nusakambangan dengan rekan bisnis bandar-bandar narkoba yang masih mendekam di penjara.

Jaringan busuk itu bukan hanya ada di satu LP. Setidaknya terungkap bahwa LP Cipinang, Jakarta, LP Medaeng, Sidoarjo, dan LP Nusakambangan, Cilacap, menjadi arena bisnis mereka. Mulusnya perdagangan narkoba yang sudah berlangsung sejak 2010 itu menguatkan dugaan selama ini bahwa keterlibatan petugas LP masih kuat bercokol.

Sebelumnya, pada 2012, Kepala LP Nusakambangan bahkan terbukti terlibat perdagangan narkoba dan pencucian uang. Akhir tahun lalu, seorang sipir di LP Wirogunan tertangkap menjadi kurir narkoba. Tindakan hina itu pula yang tercium sampai sekarang di banyak LP. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan mereka sering dihambat dengan proses administrasi berbelit saat akan melakukan penggerebekan di LP.

Akibatnya, penggerebekan kerap tidak membuahkan hasil. Itu memunculkan dugaan bahwa administrasi yang berbelit itu merupakan bagian dari strategi membersihkan barang bukti. Petugas-petugas LP semestinya bersama BNN menjadi patriot pemberantas peredaran narkoba. Namun, diduga, petugas LP justru seperti menjadi musuh BNN.

Bukan cuma gagal melaksanakan tugas sendiri, petugas LP juga mencabik kerja sesama penegak hukum. Mereka mengubah penjara menjadi benteng perlindungan para mafia narkoba. Betul belaka ungkapan selama ini bahwa penjara menjadi tempat pengembangbiakan kejahatan. Celakanya, aparat negara yang mestinya bertanggung jawab mengubah perilaku penghuni LP menjadi warga masyarakat yang patuh hukum malah terlibat membuat para pengedar lebih leluasa mengendalikan bisnis haram mereka.

Ketika hukum ditumpulkan orang-orang yang semestinya menjadi penegak, penjara tidak ada manfaatnya lagi. Makin banyak orang yang dipenjara justru makin terancam bangsa ini. Dari dalam penjaralah kejahatan makin mulus dijalankan. Jeruji besi justru menjadi pelindung bagi para pesakitan.

Oleh karena itu, upaya BNN membersihkan LP dari sindikat pengedar narkoba harus didukung penuh, khususnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses berbelit hingga menghambat jalannya penggerebekan dapat ditangani sebagai upaya menghambat penegakan hukum.

Kemenkum dan HAM juga harus memberikan sanksi tegas terhadap para petugas LP yang terbukti terlibat perdagangan narkoba. Tidak hanya itu, mereka juga harus dituntut hukuman layaknya para pengedar. Terlebih lagi, belajar dari kasus Kepala LP Nusakambangan, petugas LP bahkan telah ikut membentuk jaringan sendiri yang juga melibatkan para anggota keluarga. Alih-alih menciptakan hukum yang tegak, yang terjadi justru merusak hukum.

Mereka jelas bukan hanya menjadi kaki tangan para bandar, bahkan telah ikut menyebarkan virus yang menggerogoti masa depan bangsa ini. Karena itu, jalan paling tepat ialah bersikap tegas, tidak ada toleransi bagi mereka.