Demi Kepastian Hukum

SETELAH tiga kali mangkir, mantan Ketua DPR Setya Novanto akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, Kamis (4/2). Inilah titik awal yang pantang disia-siakan oleh penegak hukum untuk menghadirkan kepastian hukum dalam skandal 'papa minta saham'. Novanto bersedia datang memenuhi panggilan penyelidik Kejagung setelah tekanan publik kepadanya berkurang tajam. Sebagai orang yang tentu saja sangat paham tentang hukum, Novanto seharusnya memang patuh pada hukum dan kali ini ia mencoba taat pada hukum.

Meski kesadaran Novanto untuk mematuhi proses hukum terkait dengan kasus yang membelitnya boleh dibilang terlambat, kita tetap patut menaruh hormat. Bak pepatah ‘lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali’, kesediaan Novanto itu membuat langkah penyelidik untuk menuntaskan perkara ‘papa minta saham’ akan lebih lempeng.

Kasus itu bukanlah kasus remeh-temeh, melainkan skandal besar. Bahkan oleh Wapres Jusuf Kalla disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Republik ini karena melibatkan orang-orang besar. Dalam kasus itu, nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Kalla dicatut demi meraup saham PT Freeport Indonesia dan PLTA Urumuka, Papua. Dalam kasus itu pula, dugaan permufakatan jahat mengemuka dan Novanto termasuk yang terlibat di dalamnya.

Untuk menuntaskan kasus sebesar perkara ‘papa minta saham’, tentu butuh kemauan, tekad, dan nyali yang besar. Kita senang, Kejagung sudah memiliki dan mengedepankan syarat-syarat itu. Meski amat sulit, mereka tak surut untuk terus mengumpulkan keterangan, fakta, dan bukti. Kita juga senang, Novanto yang sebelumnya terkesan menyepelekan langkah Kejagung kini mulai menghormatinya. Novanto sejatinya memang hanya punya satu pilihan, yakni mengikuti proses itu dan bukan melawannya. Seperti halnya seluruh rakyat Indonesia, ia pasti juga ingin perkara yang telah banyak menyedot energi bangsa itu selekasnya berujung pada kepastian.

Untuk mendapatkan kepastian, hanya satu pilihan pula bagi Novanto, yaitu menghormati dan mematuhi proses hukum. Di jalur hukumlah ia bisa menempuh beragam cara hukum untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Juga, lewat jalur hukumlah ia mesti menanggung konsekuensi jika nantinya dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus permufakatan jahat 'papa minta saham'.

Kehadiran Novanto di Kejagung, kemarin, ialah awal yang bagus untuk menyelesaikan kasus itu. Novanto memang sudah dinyatakan melanggar etika tingkat sedang oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, tetapi hanya di meja hukum ia bisa dinyatakan bersalah atau sebaliknya. Kehadiran Novanto menambah energi bagi penyelidik Kejagung untuk lebih cepat menuntaskan skandal 'papa minta saham'. Tak cuma Novanto, mereka juga harus segera memastikan kehadiran pengusaha minyak M Riza Chalid yang jelas-jelas menjadi pemeran utama dalam drama itu. Dari keterangan kedua orang inilah, status perkara dugaan permufakatan jahat bisa segera ditingkatkan ke penyidikan.

Melalui forum ini kita juga kembali mengingatkan agar semua pihak memberikan keleluasaan bagi Kejagung untuk menegakkan hukum. Peringatan itu perlu karena indikasi adanya upaya intervensi kian gamblang dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Freeport oleh Komisi III untuk mengawasi proses hukum kasus ‘papa minta saham’ di Kejagung.

Membiarkan tangan hukum bekerja untuk menyelesaikan masalah hukum ialah sikap yang beradab. Sebaliknya, mencampuri, menekan, dan mengintervensi hukum de¬ngan tangan-tangan politik merupakan bentuk nyata dari kebiadab¬an dalam berbangsa. Kita harus memastikan bahwa proses hukum ‘papa minta saham’ berjalan dengan keadaban.