Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SUDAH lama citra aparatur sipil negara (ASN) jadi cemoohan. Cemoohan itu ada benarnya meski tak seluruhnya benar.
Akar terorisme harus dibabat sebelum mereka sempat bertumbuh.
Hukum tampaknya belum menjadi agenda utama dalam tata kelola pemerintahan jika dibandingkan dengan politik dan ekonomi.
Sulit diterima akal waras bahwa selama ini sebagian warga Papua harus membayar harga BBM puluhan kali lipat ketimbang harga di daerah lain, padahal mereka sama-sama rakyat Indonesia yang tinggal di Indonesia.
Bila pemberantasan pungli melibatkan keteladanan pemimpin puncak hingga daerah, cita-cita Indonesia bebas pungli bukan cuma mimpi.
Oleh karena itu, sudahilah pikiran, sikap, dan perbuatan berlebih-lebihan dalam pilkada. Sekali lagi, berlebih-lebihan itu tidak proporsional, tidak adil, zalim. Berlakulah adil sejak dalam pikiran.
PRESIDEN Jokowi kemarin menggunakan hak prerogatifnya mengangkat Ignasius Jonan sebagai menteri ESDM yang baru dan Arcandra
Instrukai Presiden untuk membentuk Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli yang bakal dipimpin Menko Polhukam Wiranto mestinya bisa dibaca sebagai respons kegeraman Presiden terhadap mandeknya pengawasan internal yang membuat praktik busuk semacam pungli terus merajalela.
Ketegasan sikap dan keberanian dari pejabat negara sangatlah dibutuhkan karena korupsi telah menjadi kejahatan yang sering dikatakan telah membudaya. Artinya, korupsi telah memengaruhi hingga ke mental sehingga ia diterima sebagai kewajaran.
Harus kita pastikan kebijakan pemberantasan pungli ini implementatif dan mencapai sasaran sehingga tudingan bahwa program tersebut hanya pencitraan dan pengalihan isu dengan sendirinya terbantahkan.
Publik menunggu pemimpin PPATK pilihan Presiden yang memenuhi kriteria cerdas, berwibawa, bertanggung jawab, dapat dipercaya, jujur, memiliki rekam jejak yang baik, dan tidak masuk daftar hitam, apalagi pengemplang pajak.
Janganlah lembaga survei memukul mundur demokrasi yang sudah maju itu dengan hasil survei yang tidak berintegritas. Bila lembaga survei membuat mundur demokrasi kita, mereka telah menjelma menjadi anak durhaka demokrasi.
Kita amat berharap kebijakan besar pada bidang hukum yang menurut rencana akan diumumkan Presiden Jokowi, Oktober ini, dapat memperkuat sistem penegakan hukum Republik ini.
Jika menilik latar belakangnya, tak berlebihan jika pendapat Emil Salim soal reklamasi Teluk Jakarta kita jadikan rujukan untuk melanjutkan proyek tersebut.
Kegarangan militer bukan ditampilkan untuk menekan rakyat kecil, melainkan sebagai kekuatan yang berdiri di atas kepentingan negara.
BILA ada korupsi yang langsung berdampak pada publik, itulah korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-E
PEKAN Olahraga Nasional (PON) digelar dengan tujuan mencari bibit atlet berbakat. Melalui PON, cabang-cabang olahraga nasional menyeleksi atlet-atlet terbaik yang akan mewakili negeri ini dalam kompetisi multiajang di level internasional.
Nama-nama yang telah disebutkan diduga menerima aliran dana dalam proyek KTP-E harus segera disidik, termasuk pula para kaki tangan mereka.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved