Anak Durhaka Demokrasi

ADA rumus yang berlaku dalam dunia ilmiah, yakni orang atau peneliti boleh salah, tetapi haram berbohong. Rumus itu semestinya berlaku pula dalam survei, jajak pendapat, atau hitung cepat karena ketiganya merupakan instrumen ilmiah. Rumus itu perlu kita tegaskan kembali mengingat kita tengah memasuki masa pilkada serentak 2017. Kita memprediksi bakal terjadi perang survei di perhelatan pilkada.

Bahkan, perang survei telah terjadi di Pilkada DKI 2017. Mungkinkah lembaga survei berbohong? Sangat mungkin. Pada Pemilu 2014 sejumlah lembaga survei yang hasil hitung cepatnya memenangkan pasangan calon Presiden Prabowo Subiyanto dan calon Wakil Presiden Hatta Radjasa patut diduga telah membohongi publik.

Disebut diduga membohongi publik lantaran hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei itu berbeda dengan hasil hitung cepat sebagian besar lembaga survei yang memenangkan pasangan calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Jusuf Kalla. Faktanya memang hasil rekapitulasi suara oleh KPU menunjukkan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla memenangi Pilpres 2014.

Perlu ada etika untuk mengawal perilaku lembaga survei agar mereka tidak berbohong. Lembaga survei sebetulnya telah memiliki Pakta Integritas Survei yang antara lain menyebutkan lembaga survei tidak akan mengurangi atau menambahkan data hasil survei.

Survei bagaimanapun merupakan alat pemasaran politik. Demi memasarkan kandidat yang membayar survei, boleh jadi hasil survei sebagaimana iklan komersial berisi 'kecap nomor 1'. Semuanya yang terkait dengan kandidat dipasarkan sebagai serbabaik meski belum tentu seperti itu faktanya. Dalam konteks inilah penting bagi lembaga survei untuk mengumumkan siapa penyandang dana survei.

Hasil survei bisa menjadi alat kampanye kandidat untuk memengaruhi pilihan publik. Pakar ilmu politik menyebut dua kategori pengaruh survei, yakni locomotive effect atau bandwagon effect serta underdog efect. Dalam locomotive effect atau bandwagon effect, publik cenderung memilih kandidat yang potensial menang. Itu artinya publik akan memilih kandidat yang tingkat elektabilitasnya paling tinggi.

Dalam underdog effect, publik memilih karena rasa iba. Dalam hal ini, publik akan memilih kandidat yang elektabilitasnya paling rendah. Segala hal yang bisa memengaruhi publik harus diatur. Kita, misalnya, memiliki aturan bahwa hasil survei tidak boleh dipublikasikan di masa tenang.

Yang tak kalah pentingnya ialah lembaga survei selayaknya tidak mengeksploitasi isu-isu sensitif, semisal isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA. Ia boleh jadi memengaruhi publik untuk memilih berdasarkan ikatan-ikatan sosiologis, seperti ikatan suku atau agama. Jika itu terjadi, kita boleh meratapi bahwa demokrasi kita telah mundur. Demokrasi mengalami kemunduran karena pemilih menjadi emosional, tidak rasional.

Lembaga-lembaga survei beserta hasil survei mereka merupakan anak kandung kemajuan demokrasi kita. Kehadiran mereka menjadi pertanda kemajuan demokrasi kita. Janganlah lembaga survei memukul mundur demokrasi yang sudah maju itu dengan hasil survei yang tidak berintegritas. Bila lembaga survei membuat mundur demokrasi kita, mereka telah menjelma menjadi anak durhaka demokrasi.