Editorials

Politisasi Berujung Intoleransi

Perilaku kepala daerah yang menjadikan agama sebagai komoditas politik pantang dibiarkan karena perilaku itu bisa mengoyak keberagaman.

Balas Dendam versus Balas Jasa

Penempatan birokrat di posisi tertentu tidak boleh atas dasar like and dislike sang kepala daerah pemenang pilkada, tetapi atas dasar kinerja dan prestasi mereka melayani rakyat.

Di Ambang Kegagalan Perangi Narkoba

PENANGKAPAN anggota Polri, TNI, dan DPR karena kepemilikan narkoba merupakan prestasi sekaligus mimpi buruk. Itu prestasi bagi tim operasi razia, tetapi mimpi buruk yang menjadi nyata bagi bangsa.

Menunda Revisi Undang-Undang KPK

SALAH satu yang tidak boleh absen dalam jalannya roda pemerintahan ialah keberanian mengambil sikap. Terlalu banyak perkara yang dibiarkan menggantung karena kemandulan solusi dan ketidakberanian bersikap.

Plastik itu Petaka

Gerakan kantong plastik berbayar menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk menciptakan lompatan besar Indonesia bebas sampah 2020.

Menyungga Rio Berlaga

Ketika kesempatan bagi Rio untuk melompat terbuka lebar, tidak alasan bagi kita, termasuk negara, untuk tidak mendukungnya.

Keluar dari Kelesuan Ekonomi

Kerja keras yang saling mendukung antara parlemen, pemerintah, dan bank sentral menjadi kunci untuk melepaskan Indonesia dari kungkungan kelesuan ekonomi.

Menaklukkan Premanisme Kalijodo

SALAH satu fungsi utama kehadiran negara ialah mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala munculnya kekuasaan dalam masyarakat.

Bukan Kepala Daerah Pembangkang

DALAM bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bupati dan wali kota ialah bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan NKRI. Sebagai kepala daerah, mereka juga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, mereka harus taat dan mengikuti aturan yang dibuat pemerintah pusat.

Yang Tersisa dari Bebas Visa

SEJAK awal pemerintahannya, Presiden Jokowi gencar menerapkan kebijakan bebas visa kunjungan. Tujuannya untuk menarik lebih banyak wisatawan asing dengan target 20 juta turis dari mancanegara pada 2019. Sampai dengan 2014, kunjungan turis asing ke Indonesia tidak mampu mencapai 10 juta orang.

Jebolnya Benteng Keadilan

KABAR baik sekaligus kabar buruk datang pada Jumat (12/2) malam ketika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Terpilih, tapi Tersangka

PEMILIHAN kepala daerah secara langsung oleh rakyat mestinya menjadi ruang seleksi yang ketat, sangat ketat, bagi lahirnya pemimpin yang bersih, bermoral, dan berwibawa.

Supaya Banjir Jadi Cerita Usang

BUKAN cerita baru bahwa banjir dan tanah longsor selalu melanda sebagian wilayah Indonesia ketika musim hujan tiba. Ia telah menjadi rutinitas tahunan, bukan hanya karena faktor alam, melainkan juga akibat kesalahan negara dan rakyat dalam memperlakukan alam.

Hukum Besi untuk Hentikan Korupsi

PELIPATGANDAAN hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat banding kepada mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron patut menjadi tolok ukur bagi semua hakim di negeri ini.

Aksi Serentak Lawan Predator Anak

Peran aktif masyarakatlah yang bisa menjadi senjata jitu. Itu pula yang diperlukan untuk membuat peraturan dan strategi nasional perlindungan anak bisa berjalan.

Lampu Kuning Koalisi Tambun

KEKUASAAN yang terlampau absolut, tanpa kekuatan penyeimbang, sangat rawan diselewengkan. Begitu pun dengan pemerintah yang terlalu jemawa, amat mungkin jalan mereka lebih mudah salah arah.

Melek Keberagaman di Perayaan Imlek

Bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid. Presiden Gus Dur, lewat Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, mengakui Konghucu sebagai agama. Sejak saat itu, Konghucu menjadi agama resmi keenam setelah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Setop Diskriminasi Anak Bangsa

SETIAP warga negara berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani.

Demi Kepastian Hukum

SETELAH tiga kali mangkir, mantan Ketua DPR Setya Novanto akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, Kamis (4/2).

Rasa Aman Terampas gara-gara Ormas

UNDANG-UNDANG Dasar 1945 secara tegas menjamin hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Hak yang terkebiri hingga runtuhnya rezim Orde Baru tersebut bak pintu yang terbuka lebar begitu era reformasi dimulai.

Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI

Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?

Demokrasi di PTN Tinggal Teori