Supaya Banjir Jadi Cerita Usang

BUKAN cerita baru bahwa banjir dan tanah longsor selalu melanda sebagian wilayah Indonesia ketika musim hujan tiba. Ia telah menjadi rutinitas tahunan, bukan hanya karena faktor alam, melainkan juga akibat kesalahan negara dan rakyat dalam memperlakukan alam. Banjir dan tanah longsor pun kembali hadir akhir-akhir ini. Sebagian wilayah Sumatra terendam.

Beberapa kota seperti Pangkalpinang di Bangka Belitung bahkan sempat lumpuh. Banjir dan tanah longsor juga melanda Jawa dan Kalimantan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan sejak 1 Januari sebanyak 103 wilayah diterjang banjir dan 63 lainnya diterpa bencana longsor.
Seperti biasa, banjir dan longsor selalu menghadirkan kesulitan dan kepedihan bagi warga. Tak kurang dari 74 ribu orang terkena impak banjir, sedangkan 180 jiwa terdampak tanah longsor. Ribuan rumah terendam, sedangkan ratusan rumah lainnya tertimbun atau rusak akibat longsor. Bahkan, banjir dan tanah longsor kali ini telah merenggut nyawa lebih dari 30 anak bangsa.

Kita prihatin, amat prihatin, karena hujan yang semestinya membawa berkah justru menjadi biang musibah. Kita sedih, amat sedih, lantaran alam kembali murka dan menghadirkan bencana. Namun, yang lebih memprihatinkan dan menyedihkan, musibah dan bencana seperti itu selalu terulang saban tahun seakan-akan kita tiada daya untuk mencegahnya.

Alam memang punya kuasa amat dahsyat yang mustahil bisa ditaklukkan manusia. Namun, kita sebagai manusia dapat meredam amuk alam dengan cara bersahabat dengan alam. Ketika kita memperlakukannya dengan baik, alam pun akan memperlakukan kita dengan baik pula.
Sayangnya, kita masih saja memperlakukan alam dengan semena-mena. Fakta memperlihatkan kawasan-kawasan yang dilanda banjir terkait langsung dengan kerusakan alam di hulu.

Di Sumatra Selatan, misalnya, bagian hulu wilayah banjir telah berubah wajah dari daerah resapan menjadi kawasan untuk mengeruk uang. Di atasnya terdapat aneka kegiatan swasta seperti pertambangan dan perkebunan sawit. Begitu juga banjir besar di Pangkalpinang tak lepas dari aktivitas pertambangan timah ilegal yang kian menggila.

Di tengah perubahan iklim saat ini, kita mendukung penuh langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tak lagi obral izin kehutanan yang bisa merusak lingkungan. Pembangunan waduk yang gencar dilakukan pemerintah Jokowi-JK juga patut disambut positif.
Namun, melindungi alam agar tak murka dan menghadirkan bencana bukan tugas pemerintah pusat semata. Pemerintah daerah, pihak swasta, hingga rakyat biasa pun punya tanggung jawab yang sama. Pemerintah daerah tentu saja juga harus memperketat pengawasan, jangan lagi malah berselingkuh dengan swasta untuk merusak lingkungan.

Begitu pula rakyat, mereka tak bisa lagi apatis terhadap lingkungan. Peran terkecil seperti mengurangi dan membuang sampah pada tempatnya pantang diabaikan. Intinya, untuk mencegah banjir dan tanah longsor, diperlukan kepedulian dan keterlibatan semua pihak tanpa terkecuali. Banjir sudah terjadi dan diperkirakan akan terus melanda termasuk Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Untuk jangka pendek, kita memang hanya bisa berupaya agar banjir tak menimbulkan kerugian yang terlalu besar bagi warga. Warga dan pihak-pihak terkait pun wajib meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi banjir yang sewaktu-waktu datang. Mitigasi bencana, yakni kegiatan meminimalkan dampak bencana, mesti digalakkan. Namun, untuk jangka panjang, kita mesti memastikan bahwa banjir menjadi cerita usang di negeri ini atau setidaknya meminimalkan agar musibah itu tak separah seperti yang sudah-sudah. Caranya hentikan perusakan lingkungan dan perbaiki lingkungan yang telanjur rusak. Cara itu sebenarnya sangat simpel, tetapi selama ini dibikin sulit karena bersinggungan dengan duit.