Lampu Kuning Koalisi Tambun

KEKUASAAN yang terlampau absolut, tanpa kekuatan penyeimbang, sangat rawan diselewengkan. Begitu pun dengan pemerintah yang terlalu jemawa, amat mungkin jalan mereka lebih mudah salah arah. Demokrasi tersesat. Ujung-ujungnya seluruh negeri ini yang bakal kena getah.

Dalam perspektif itulah sesungguhnya kita hendak memetik pelajaran dari bubarnya Koalisi Merah Putih (KMP) setelah satu per satu partai pendukungnya hengkang. Partai Amanat Nasional (PAN) sudah terlebih dahulu bergabung ke pemerintah. Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun sudah memberikan sinyal merapat dan memberikan dukungan ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Publik memang sudah lelah dengan kegaduhan-kegaduhan di masa-masa awal Jokowi berkuasa ketika KMP dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) hampir tak pernah berhenti bertengkar. Pertengkaran itu tak hanya membuat bosan, tapi juga mengakibatkan pemerintahan, politik, dan bahkan perekonomian tak berjalan efektif.

Namun, ketika itu, negeri ini setidaknya masih memegang prinsip checks and balances. Sekalipun kerap kebablasan, KMP mampu menjadi kekuatan penyeimbang yang kritis layaknya oposisi yang tak dikenal di sistem politik kita. Meski terkadang menjengkelkan bagi sebagian orang, sesungguhnya mereka merupakan bagian penting dari sebuah konstelasi keseimbangan politik.

Namun, kini KMP bubar karena rupa-rupa kepentingan sebagai penyebabnya. Inilah lagi-lagi bukti bahwa dalam politik tidak ada koalisi permanen. Yang ada hanyalah koalisi kepentingan. Demi kepentingan, koalisi dianggap basi, fungsi checks and balances pun mereka abaikan. Demi hasrat ikut memegang secuil kekuasaan, mereka tinggalkan fungsi kontrol dan pengawasan. Demi ambisi, mereka merapat hanya kepada yang berkuasa.

Mesti menjadi kecemasan kita bersama, pemerintah malah menyambut baik para partai politik itu lari dari koalisi mereka dan masuk ke pangkuan pemerintah. Betul bahwa dalam demokrasi Pancasila spirit gotong royong demi membangun kejayaan bangsa harus diutamakan.
Namun, bagaimana pula pemerintahan negeri ini akan berjalan lurus bila tidak ada kekuatan penyeimbang yang 'menuntun' pemerintah berkuasa?

Bukan tidak mungkin pemerintah justru akan tergelincir dan cenderung berubah menjadi otoriter. Kalaupun tidak sampai mengarah ke otoriter, beramai-ramainya kubu 'oposisi' mendekat ke pemerintah perlu diwaspadai sebagai awal lahirnya kembali sebuah koalisi pemerintah yang gemuk. Kita tentu belum lupa ketika kegemukan menjadi handycap dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Koalisi supergemuk tidak menjamin roda pemerintahan berjalan efektif. Malah sebaliknya, yang terjadi ialah sandera-menyandera. Kerap ditemui di antara anggota koalisi sa¬ling menyandera, bahkan berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Aneh, tapi itulah yang terjadi ketika itu. Karena itu, dalam forum ini kita ingin mengingatkan kepada pemerintah, fakta-fakta yang terjadi belakangan ini semestinya dimaknai sebagai lampu kuning untuk masa depan politik dan pemerintahan negeri ini. Boleh saja merangkul partai sebanyak-banyaknya demi menambah vitamin koalisi pemerintah. Namun, kelebihan vitamin bisa pula membahayakan kesehatan koalisi.