Berita Terbaru Uu Pilkada Hari Ini

RUU Pilkada Baru Dibahas Hari Ini, Mendagri: Kami Hormati DPR

Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan surat terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada dengan DPR RI sejak 22 Januari 2024.

DPR dan Pemerintah Mufakat Bentuk Panja Revisi UU Pilkada

DPR  dan pemerintah sepakat membentuk panitia kerja yang beranggotakan 40 anggota dewan untuk menggodok revisi UU No 10/2016.

Masyarakat Sipil Ancam Biokot Pilkada jika DPR dan Pemerintah Abaikan Putusan MK

Sejumlah akademisi yang tergabung dalam CASL menyerukan agar DPR dan pemerintah mematuhi putusan MK terkait revisi UU Pilkada. 

Tidak Ada Ruang bagi DPR Memaksa Putusan MK Berlaku di 2029

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

DPR Jangan Bersiasat Khianati Rakyat

PAKAR Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio meminta DPR untuk tidak bersiasat dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Politikus Golkar Klaim Baleg tidak Berniat Anulir Putusan MK

Baleg DPR RI disebut-sebut ingin menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.

Mendagri: Pembahasan RUU Pilkada Disesuaikan dengan Isu Aktual

Mendagri Tito Karnavian sepakat dibentuk Panitia Kerja (Panja) terkait Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Masyarakat Sipil Akan Boikot Pilkada 2024 jika Putusan MK Dikebiri

Sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi negara meminta pembentuk undang-undang menghentikan pembahasan tersebut yang sudah dimulai tadi pagi, Rabu (21/8).

Panja RUU Pilkada Fokus Bahas 16 DIM, Ada Perubahan Redaksi dan Substansi

Pemerintah dab Baleg DPR sepakat untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini diputuskan dalam rapat kerja Baleg DPR.

Baleg Bisa Ubah Redaksional Putusan MK yang Disadur ke RUU Pilkada

Baleg DPR RI  memastikan tak akan menganulir putusan Mahkamah Konsitusi (MK) pada Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

DPR Jangan Amputasi Putusan MK

DPR  diingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengingat sejak dibacakan.

Oase dari MK bagi Kemarau Demokrasi

SELASA, 20 Agustus 2024, menjadi hari bersejarah bagi perjalanan demokrasi Indonesia

Dibahas Besok, DPR Respons Putusan MK dengan Revisi UU Pilkada

Putusan MK sifatnya final dan binding, semestinya revisi UU yang menyesuaikan dengan putusan MK.

MK Tolak Ubah Syarat Usia Cagub

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasal terkait batasan usia calon kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Masyarakat Sipil Ancam Biokot Pilkada jika DPR dan Pemerintah Abaikan Putusan MK

Sejumlah akademisi yang tergabung dalam CASL menyerukan agar DPR dan pemerintah mematuhi putusan MK terkait revisi UU Pilkada. 

KPU Surati Komisi II soal Pengubahan Syarat Usia Minimal Calon Kepala Daerah

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyurati pimpinan Komisi II DPR RI terkait pengubahan penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah.

MA: Syarat Usia Minimum Calon Kepala Daerah dalam UU Pilkada tidak Jelas

MAHKAMAH Agung (MA) telah menerbitkan salinan resmi Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 lewat laman resminya. Putusan tersebut mengubah tafsir syarat usia minimum calon kepala daerah

Kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada Diperlukan

WACANA mengodifikasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai mendesak.

UU Pilkada Perlu Diuji Kembali Jika Dianggap Masih Rugikan Parpol Tertentu

Jika MK menilai bahwa UU Pilkada dianggap masih merugikan pihak atau partai politik tertentu, kemungkinan MK akan menerima gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora.

Partai Buruh dan Gelora Gugat UU Pilkada ke MK

Partai Buruh dan Partai Gelora meminta MK membatalkan Pasal 40 ayat (3).

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia