Berita Terbaru UU Peradilan Militer Hari Ini

Sidang UU Peradilan Militer di MK, Isu Impunitas dan Keadilan Korban Mengemuka

Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.

Sistem Peradilan Militer Digugat ke MK, Ahli Soroti Ketidaksetaraan Hukum

Ahli hukum Zainal Arifin Mochtar menyebut peradilan militer Indonesia mengalami persoalan ketidaksetaraan hukum di sidang MK.

Andrie Yunus Ajukan Diri Jadi Pihak Terkait dalam Gugatan UU Peradilan Militer di MK

Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam uji materi UU Peradilan Militer di MK.

DPR Tegaskan Peradilan Militer Bukan Ruang Impunitas bagi Prajurit TNI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.

MK Uji Kewenangan Peradilan Militer: Pemerintah Tegaskan tak Ada Impunitas untuk Prajurit TNI

Mahkamah Konstitusi kembali menguji UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997) terkait kewenangan mengadili tindak pidana prajurit TNI. P

Buntut Korting Hukuman Prajurit TNI, Koalisi Sipil Desak Revisi UU Peradilan Militer

Koalisi juga menyoroti pola serupa dalam kasus lain, termasuk vonis ringan terhadap Sertu Riza Pahlivi, anggota TNI yang menganiaya seorang pelajar SMP hingga tewas di Medan.

UU TNI Baru Abaikan Akuntabilitas Peradilan bagi Prajurit Nakal

Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad menyayangkan perubahan UU TNI itu tidak menjalankan amanat reformasi untuk memperbaiki masalah pada peradilan militer.

KPK Perkuat Koordinasi dengan Militer sebagai Respon Putusan MK

Ghufron berharap setelah adanya putusan ini, koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pertahanan serta Panglima TNI untuk menindaklanjuti berbagai kasus pemberantasan korupsi.

Putusan MK, KPK berwenang Usut Korupsi Militer Hingga Inkrah

Penegasan tersebut merupakan pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU 30/2002).

Soal Revisi UU Peradilan Militer, Komisi I DPR Tunggu Inisiatif Pemerintah

Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Masalah Utama TNI Bukan Sekadar Peradilan Koneksitas

Masalah utamanya bukan sekadar pada peradilan koneksitas. Yang menjadi problem utama adalah besarnya keraguan publik bahwa peradilan militer.

Desakan Revisi UU Peradilan Militer, TNI: Belum Ada Urgensinya

MARAKNYA desakan Revisi UU Peradilan Militer terus mencuat. Pasalnya, selama Oktober 2021-September 2022 terdapat 65 perkara yang diadili di peradilan militer

Wapres: UU Peradilan Militer Perlu Diperbaiki

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu disempurnakan.

Menkopolhukam Mahfud MD Dorong Revisi UU Peradilan Militer Dibahas

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD setuju revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu segera dibahas.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia