NEWSTICKER

Berita Terbaru Uu Pemasyarakatan Hari Ini

Jokowi Resmi Tanda Tangani UU Permasyarakatan yang Baru
05/8/2022 08:10
PRESIDEN Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi telah menandatangani Undang-Undang No.22/2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Ditjen Pas Janji Segera Laksanakan Amanat UU Pemasyarakatan Baru
01/8/2022 19:50
Sosialisasi kepada unit pelaksana teknis (UPT) yakni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) menyikapi perubahan ini, juga dilakukan.
RUU Pemasyarakatan Disahkan
07/7/2022 15:03
UU Pemasyarakatan mengedepankan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari sepenuhnya kesalahan.
Wamenkumham: Tidak Ada Perubahan, RUU Pemasyarakatan Siap Disahkan
06/7/2022 13:43
Dia meminta agar Komisi III segera menindaklanjuti proses pembahasan revisi UU Pemasyarakatan. Yakni, pengesahan tingkat II di Rapat Paripurna DPR.
Komisi III DPR RI akan Panggil Menkumham untuk Tindaklanjuti RUU PAS
15/9/2021 11:38
RUU Pemasyarakatan (PAS) sedianya akan disahkan pada rapat Paripurna 2019, namun urung diundangkan karena masih ada beberapa alasan dan kendala.
Soal Listrik Lapas Tangerang, Menguatkan KemenkumHam Abai Pemasyarakatan
09/9/2021 11:30
MENKUMHAM Yasonna mengungkapkan, instalasi listrik di Lapas Klas I Tangerang belum pernah diperbaiki sejak lapas itu berdiri pada 1972
Fahri Hamzah Akui Kecewa Pengesahan RKUHP dan RUU PAS Ditunda
24/9/2019 20:17
Menurutnya, kedua Undang-Undang tersebut sudah sesuai standar demokrasi bangsa Indonesia.
Korupsi bukan lagi Kejahatan Luar Biasa
23/9/2019 08:50
Itu yang kami sebut korupsi dianggap bukan lagi kejahatan luar biasa. Kalau kita lihat terkahir, dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan ini juga bermasalah.
Hukuman Ada di Proses Pengadilan
23/9/2019 08:40
Para narapidana yang ada di dalam LP itu kan sudah melalui proses pemidanaan, dari proses penyidikan, penuntutan, hingga peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
Boleh Revisi, tetapi Pastikan Efek Jera
23/9/2019 08:30
Hak pemberian remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat adalah hak yang dapat dibatasi atau dikurangi, bukan hak dasar dalam perlindungan hak asasi manusia.