Berita Terbaru RJ Lino Hari Ini

Ada Putusan MK soal UU KPK, RJ Lino Yaki Bakal Menang Praperadilan

RJ Lino adalah tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit "Quay Container Crane" (QCC) di PT Pelindo II Tahun anggaran 2010.

Pengacara RJ Lino Yakin Gugatan Praperadilan Bakal Dikabulkan

Kubu RJ Lino menilai terjadi pelanggaran HAM dan ketidakpastian hukum dalam penyidikan kasus korupsi yang menjerat mantan Dirut Pelindo II tersebut.

KPK Yakin tak Ada Alasan Setop Perkara RJ Lino

Terkait praperadilan yang diajukan RJ Lino itu, Ali Fikri menyampaikan KPK telah menyerahkan 56 bukti dan menghadirkan dua ahli pidana dalam persidangan.

KPK Berikan 56 Bukti Dalam Sidang Praperadilan RJ Lino

KPK telah menyerahkan 56 bukti dan menghadirkan dua ahli pidana dalam sidang praperadilan mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, RJ Lino  

Putusan Praperadilan Bisa Pulihkan Hak RJ Lino

RJ Lino juga dapat melapor ke Dewan Pengawas KPK dan Komnas HAM dengan alasan perampasan kemerdekaan seturut UU HAM dan UUD 1945.

Pakar Hukum Sebut Pasal 40 UU KPK Junjung Prinsip Kepastian Hukum

Ia mengatakan pembentuk UU merumuskan norma dengan menyatakan penyidikan tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun, maka dapat dihentikan.

KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan RJ Lino

Kubu Lino menilai batas waktu penanganan perkara yang bisa ditangani KPK hanya dua tahun.

KPK Siap Hadapi Praperadilan RJ Lino

KPK meyakini seluruh proses penyidikan maupun penahanan yang telah dilakukan terhadap RJ Lino sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku.

Kasus Dugaan Korupsi RJ Lino Jadi Perhatian Khusus KKRI

Kasus yang ditangani Kejagung berbeda dengan kasus yang ditangani oleh lembaga hukum lain seperti KPK.

BPK Prediksi Kasus Pelindo II Rugikan Negara Di Atas Rp2 Triliun

"Dari enam LHP itu, setidak-tidaknya dua diantarannya kerugian negaranya tuh di atas Rp2 triliun," ujar Agung

KPK Segera Rampungkan Pemberkasan RJ Lino

KPK saat ini memiliki waktu 20 hari penahanan pertama RJ Lino untuk melengkapi berkas perkara

RJ Lino Klaim Tak Rugikan Negara

RJ Lino mengklaim pembelian crane kala itu justru menguntungkan negara. Dia mempersoalkan BPK yang tidak menghitung keuntungan dari pengadaan itu.

Kerugian Negara Akibat Korupsi RJ Lino Bisa Bertambah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan kerugian.

Penahanan RJ Lino Dinilai Beri Kepastian Hukum

"Ini memberikan kepastian hukum terhadap kasusnya RJ Lino. Artinya sudah lama terkatung-katung, maka dengan adanya proses penahanan ini berarti ada kepastian perkara akan dilanjtkan."

Kerugian Negara Dalam Kasus RJ Lino Rp329 Juta

Menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, kerugian keuangan negara yang berhasil diperoleh dalam kasus tersebut hanya US$22.828,94 atau Rp329.518.755.

Audit Kerugian Negara Jadi Kendala Penahanan RJ Lino

kendala penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada 2010 itu disebabkan karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta dokumen pembanding

KPK Tahan Eks Dirut Pelindo II RJ Lino

Kasus itu bermula pada 2009 saat Pelindo II gagal melakukan pelelangan pengadaan tiga QCC dengan spesifikasi single lit.

KPK Periksa RJ Lino Sebagai Tersangka

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka selama lima tahun, KPK belum juga merampungkan berkas perkara mantan Dirut Pelindo II tersebut.

Kejaksaan Agung Endus Kickback RJ Lino di Kasus Pelindo II

Kejaksaan Agung menyelidiki kemungkinan korupsi berupa kickback yang dilakukan keluarga RJ Lino.

Kejaksaan Agung Periksa Anak RJ Lino

Penyidik sedang mendalami dugaan aliran uang ke anggota keluarga RJ Lino dalam dugaan rasuah kontrak pengelolaan pelabuhan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia