Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera menyelesaikan pemberkasan RJ Lino. Penyidikan eks Dirut PT Pelindo II itu dijanjikan dikebut dan sesegera mungkin agar bisa dilimpahkan ke pengadilan.
"Kami akan berupaya menyelesaikan pemberkasan perkara tersebut untuk segera dapat dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (29/3).
KPK saat ini memiliki waktu 20 hari penahanan pertama RJ Lino untuk melengkapi berkas perkara. Ali Fikri mengatakan penyidik akan segera memanggil saksi-saksi dalam perkara itu untuk menguatkan bukti. KPK juga bisa melakukan perpanjangan penahanan jika masih membutuhkan waktu.
"Sesuai ketentuan hukum, penahanan dapat diperpanjang selama 40 hari lagi. Namun demikian, KPK tentu memahami harapan masyarakat terkait penyelesaian perkara yang sudah lebih dari lima tahun tersebut," kata Ali Fikri.
KPK akhirnya menahan RJ Lino setelah ditetapkan tersangka selama lima tahun lebih. Dia menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II pada 2010.
RJ Lino disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Namun, KPK mengumumkan kerugian keuangan negara yang timbul dari rasuah itu hanya sebesar US$22.828 atau sekitar Rp328 juta. Angka itu diperkirakan masih di bawah kerugian total karena perhitungan hanya pada pemeliharaan tiga QCC.
Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, lambatnya penahanan itu lantaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta dokumen pembanding untuk menghitung kerugian keuangan negara.
KPK tak mendapatkan data harga asli QCC yang dijual Hua Dong Heavy Machinery ke Pelindo II. Komisioner KPK pun sempat bertolak langsung ke Tiongkok untuk bertemu otoritas di sana namun tak membuahkan hasil. (OL-8)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti persoalan Stadion Barombong jika ditemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Pentingnya penyediaan armada pendukung yang siaga, seperti kapal tunda (tugboat), guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas laut secara cepat.
Iran mengancam tak ada pelabuhan yang aman di Teluk dan Laut Oman setelah AS memblokade akses kapal Iran via Selat Hormuz, memicu eskalasi baru.
Pelindo telah memetakan sejumlah pelabuhan yang berpotensi mengalami lonjakan penumpang tertinggi selama mudik Lebaran tahun ini.
PANGLIMA TNI menetapkan siaga 1 melalui telegram yang dikirimkan beberapa waktu lalu. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut melaksanakan penebalan keamanan di laut Jakarta.
Pengelolaan pelabuhan dan operasional kapal tidak berada dalam satu entitas yang sama. Pengelolaan pelabuhan berada di bawah kendali Pelindo sementara operasional kapal oleh Pelni.
Program Green Terminal dirancang sebagai skema sertifikasi fasilitas pelabuhan berbasis delapan pilar keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved