Komisi B DPRD DKI Minta Solusi Jangka Panjang untuk Pelabuhan Muara Angke

KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, menegaskan perlunya langkah konkret dan perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Muara Angke. Hal ini menyusul evaluasi atas mandeknya aktivitas ribuan kapal yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

Dalam peninjauan langsung ke Pelabuhan Muara Angke dan Kali Adem pada Selasa (14/4), Komisi B menyoroti pentingnya kelancaran operasional di kawasan tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi sektor perikanan dan transportasi laut.

“Kami dari Komisi B hari ini melaksanakan kunjungan ke Pelabuhan Muara Angke dan Kali Adem. Kami ingin melihat langsung bagaimana proses bongkar muat kapal, termasuk kejadian yang sempat viral, yakni mandeknya kurang lebih 2.000-an kapal,” ujar Nova di lokasi peninjauan.

Baca juga : Iran Ancam Semua Pelabuhan di Teluk tak Lagi Aman usai AS Blokade Hormuz

Dampak Sistemik Kemacetan Kapal
Nova menilai hambatan operasional di pelabuhan tersebut tidak boleh terulang kembali. Sebagai titik vital aktivitas pesisir utara Jakarta, gangguan pada satu unit kapal saja dapat memicu dampak berantai bagi ribuan kapal lainnya yang bersandar.

“Kejadian di bulan Desember kemarin itu tidak boleh terjadi lagi. Karena di sini ada ribuan kapal. Kalau satu-dua kapal saja terhambat keluar, itu akan berdampak besar dan tentu tidak baik,” tegasnya.

Evaluasi Infrastruktur dan Fasilitas
Selain kelancaran alur kapal, Komisi B mencatat sejumlah aspek infrastruktur yang memerlukan pembenahan segera. Meskipun fasilitas cold storage dinilai sudah dikelola dengan cukup baik, masih ditemukan kendala teknis di lapangan yang mengganggu kenyamanan dan fungsi pelabuhan.

Baca juga : DPRD DKI Soroti Ketahanan Pangan, Khoirudin: Jakarta Harus Punya Kewenangan Eksekusi

“Tadi kami lihat cold storage pengelolaannya cukup baik. Tapi memang ada beberapa keluhan, seperti limpasan air dan kondisi jalan yang perlu diperbaiki ke depannya,” kata Nova.

Ia juga menekankan pentingnya penyediaan armada pendukung yang siaga, seperti kapal tunda (tugboat), guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas laut secara cepat. Aspirasi dari para pelaku usaha mengenai penambahan fasilitas keselamatan juga menjadi catatan penting.

“Harus ada tugboat yang standby di sini. Kemudian tadi juga ada masukan dari para pengusaha terkait kebutuhan penambahan kapal pemadam dan fasilitas pendukung lainnya,” tambahnya.

Rencana Tindak Lanjut
Seluruh temuan dari lapangan ini akan segera dibawa ke meja rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta. Nova memastikan pihaknya akan mendorong perumusan kebijakan dan perencanaan anggaran yang lebih komprehensif bagi pengembangan PPN Muara Angke.

“Ini tentu akan menjadi bahan dalam rapat kerja kami, terutama untuk perencanaan-perencanaan ke depan agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkas Nova. (Far/P-2)