Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengikuti rangkaian kegiatan kolaboratif dalam rangka memperingati Hari Bumi di kawasan pesisir Muara Angke, Jakarta Utara. Kerja sama lintas sektor ini terselenggara bersama CT Arsa Foundation, Komando Armada RI, Perkumpulan Insan Maritim Andalan (PIMA), Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, dan masyarakat sekitar Muara Angke dengan kegiatan di antaranya jalan sehat sambil memungut sampah (plogging) serta bersih pantai dan lingkungan.
Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat (PPEPD) KLH/BPLH, Puji Iswari mengatakan pengelolaan sampah nasional saat ini masih berada pada angka 26 persen. Namun, pemerintah optimistis menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100 persen pada 2029.
“Dengan gerakan sederhana seperti memilah sampah dari hulu yang dilakukan secara masif dan konsisten, Insya Allah di tahun 2029, seperti arahan dari Bapak Presiden Indonesia akan dapat mengelola sampah 100 persen. Kegiatan hari ini diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi terus direplikasi dan diperluas ke seluruh lapisan masyarakat,” kata dia saat mengikuti rangkaian acara memperingati Hari Bumi di Muara Angke, Jakarta Utara, Sabtu, 25 April 2026.
Menurut Puji, sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat dan khususnya masyarakat sekitar, menjadi kunci dalam mencapai target nasional pengelolaan sampah. Kegiatan ini juga merupakan wujud nyata dari semangat Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), sekaligus mencerminkan pentingnya membangun kepedulian lingkungan dari tingkat tapak melalui aksi gotong royong.
Selain membersihkan sampah, di kawasan Ecomarine Mangrove Muara Angke, dilakukan kegiatan penanaman mangrove secara simbolis yang diikuti seluruh perwakilan dari berbagai pihak yang hadir termasuk dari KLH/BPLH. Puji juga menegaskan pentingnya perlindungan ekosistem mangrove sebagai salah satu aset strategis nasional di mana Indonesia memiliki luas mangrove mencapai sekitar 3,45 juta hektare atau 20-25 persen dari total mangrove global. Mangrove berperan sangat krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mencegah abrasi, serta mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) Nasional 2026-2055, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola mangrove secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, hingga pengawasan dan penegakan sanksi administratif.
“Pembangunan tata kelola ini menempatkan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan. Jika masyarakat terlibat secara aktif di dalam pemulihan, atau menjaga ekosistem, saya yakin ekosistem mangrove kita akan bisa dengan baik,” kata Puji.
Di tempat yang sama, General Manager CT ARSA Foundation, Khaerani Akbar mengatakan penanaman 300 pohon mangrove pada hari ini memiliki makna jangka panjang untuk keberlanjutan pesisir.
“Ini bukan sekadar menanam pohon tetapi juga menanam harapan-harapan akan pesisir yang lebih kuat, ekosistem yang lebih lestari, dan masa depan yang lebih hijau bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan memperingati Hari Bumi yang jatuh pada 22 April ini juga menggelar acara bakti sosial berupa layanan pemeriksaan kesehatan dan pembagian sembako. Kegiatan ini ditargetkan dapat menjangkau 500 penerima manfaat yaitu masyarakat pesisir melalui berbagai program sosial termasuk distribusi 600 porsi pangan dan 250 paket sembako dan juga penanaman sebanyak 300 bibit mangrove. (Ant/H-2)
Pentingnya penyediaan armada pendukung yang siaga, seperti kapal tunda (tugboat), guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas laut secara cepat.
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Satu keluarga bisa menghabiskan hingga Rp1 juta per bulan hanya untuk kebutuhan air. Kondisi itu menjadi beban berat, terutama bagi nelayan yang bergantung pada pendapatan harian.
Komitmen kepolisian dalam menindak tegas segala bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat, khususnya nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved