Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menemukan solusi untuk mengurai antrean ribuan kapal nelayan yang semrawut di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Pihaknya berencana menambah kapasitas pelabuhan agar mampu menampung ratusan kapal tambahan.
"Pemerintah DKI Jakarta segera akan memperluas pelabuhan yang ada di tempat itu dengan menambah kapasitas. Mudah-mudahan akan bisa kita bangun dalam waktu dekat ini untuk menambah sampai dengan 500 atau 600 kapal. Itu sudah maksimum," kata Pramono di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (29/1).
Ia menjelaskan, saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal. Namun, kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat banyak kapal nelayan tidak melaut dan akhirnya bersandar bersamaan di pelabuhan.
"Sekarang ini karena kondisi cuaca, maka banyak kapal yang tidak melaut. Dan sebagian besar kemudian diparkir di tempat itu," ujar dia.
Menurutnya, masalah menjadi semakin rumit karena jumlah kapal yang mendapat izin berpangkalan jauh melampaui kapasitas pelabuhan. Pramono menyebut, izin kapal yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencapai lebih dari 2.500 unit. Mantan Sekretaris Kabinet itu pun meminta agar tidak ada penambahan izin kapal baru yang berpangkalan di Muara Angke.
"Saya menyampaikan dan memohon untuk tidak ada penambahan baru kapal. Sebab kalau kemudian izin kapalnya ditambah terus lebih dari, sekarang ini sudah 2.500, itu pasti akan menjadi beban bagi Muara Angke," tutur Pramono.
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, belakangan menjadi sorotan publik setelah video yang memperlihatkan ribuan kapal nelayan menumpuk dan saling menghambat pergerakan beredar di media sosial.
Kondisi antrean kapal yang tidak tertata itu mengakibatkan kapal sulit keluar dan masuk pelabuhan secara lancar, sehingga aktivitas nelayan terganggu. Data dari pemerintah pusat menunjukkan terdapat lebih dari 2.500 kapal yang terdaftar berpangkalan di Muara Angke, jauh melampaui kapasitas kolam pelabuhan yang tersedia. Kapal-kapal tersebut tidak hanya kapal yang aktif bongkar muat, tetapi juga yang singgah untuk administrasi dan pengisian logistik, sehingga ruang pelabuhan menjadi penuh sesak. (Far/P-3)
Dalam pembangunan tata kelola mangrove, pemerintah menempatkan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan.
Pentingnya penyediaan armada pendukung yang siaga, seperti kapal tunda (tugboat), guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas laut secara cepat.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Satu keluarga bisa menghabiskan hingga Rp1 juta per bulan hanya untuk kebutuhan air. Kondisi itu menjadi beban berat, terutama bagi nelayan yang bergantung pada pendapatan harian.
Komitmen kepolisian dalam menindak tegas segala bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat, khususnya nelayan.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved