Berita Terbaru Regulasi Hari Ini

Kemenkeu Pastikan Perubahan Aturan PPN Ciptakan Sistem Lebih Adil

Dalam UU HPP, perluasan basis PPN untuk mengoptimalkan penerimaan negara dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan.

Perhimpunan Guru Terus Perjuangkan Afirmasi pada Seleksi PPPK

P2G menilai skema penurunan passing grade harus diberlakukan pada ambang batas kategori 1. Saat ini, penurunan ambang batas kategori 2 sebesar 100% untuk kompetensi teknis.

BPJS Kesehatan Seleksi Faskes untuk Tahun Depan

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan dalam menyeleksi faskes, yakni tenaga medis yang kompeten, pelayanan, hingga kelengkapan sarana dan prasarana.

Pemerintah Berharap DPR Setujui Revisi UU KUP di Akhir Masa Sidang

Perubahan dari UU KUP diharapkan memberikan ruang lebih kepada pelaku usaha. Apalagi, pemerintah menggulirkan berbagai insentif di masa pandemi covid-19.

Dinilai tidak Relevan, Harga Patokan Ikan Diperbarui

KKP melakukan pemutakhiran harga patokan ikan sesusai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021. Harga patokan sebelumnya dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Jokowi Terbitkan PP, PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan

Melalui PP Nomor 94 Tahun 2021, pemerintah mewajibkan PNS untuk melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. Jika terjadi pelanggaran, bisa dijatuhkan sanksi pemotongan tunjangan.

Penyederhanaan Aturan Investasi Dinilai Dongkrak Perekonomian

Menko Airlangga Hartarto menekankan bahwa upaya penyederhanaan regulasi investasi oleh pemerintah, menjadi kunci mendongkrak perekonomian kuartal II 2021.

Lentera Anak: Regulasi Belum Jelas, Angka Perokok Anak Tinggi

Lentera Anak mendorong revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Aturan Pemilu Diharapkan Mengakomodasi Masyarakat Rentan

Sehingga, kelompok masyarakat rentan, seperti masyarakat adat dan penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi.

Komnas Perempuan Berharap RUU PKS Segera Disahkan

Dalam penyusunan RUU PKS, Baleg DPR diharapkan mempertahankan atau mengadopsi usulan enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual.

Pemerintah Evaluasi PPKM di Luar Jawa-Bali Setiap Dua Pekan

Perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali tidak terlepas dari peningkatan kasus aktif covid-19, tingkat kematian, jumlah testing dan populasi penduduk. 

BNPB Susun Regulasi Mitigasi Penurunan Muka Air Tanah 

BNPB menyatakan data dan fakta penurunan muka tanah di wilayah Jakarta sudah diketahui dari hasil riset peneliti dan lembaga pemerintah, seperti BIG.

Capaian dalam Aturan Pelaksana UU Otsus Papua Harus Jelas

Sebagai regulasi operasional dari UU Otsus Papua, PP harus dirumuskan pusat bersama daerah. Sebab, pemda yang akan menjadi pengguna UU Otsus.

Pemda Harus Tindak Lanjuti Kebijakan PPKM Terbaru

Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri, yang berpesan agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kesamaan persepsi dalam menciptakan kebijakan terkait PPKM.

Yordania Siap Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak

Namun, vaksinasi covid-19 untuk anak berusia 12 tahun ke atas di Yordania bersifat opsional dan harus mendapat persetujuan dari wali.

Anies Terbitkan Aturan PPKM Level 4, Berlaku Hingga 25 Juli

Keputusan ini menyusul keputusan pemerintah pusat yang memperpanjang dan mengganti PPKM darurat menjadi PPKM Level 4, yang berlaku hingga 25 Juli.

Instruksi Mendagri, PPKM tidak Pakai 'Darurat'

Instruksi tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, yang menetapkan penambahan masa PPKM hingga 25 Juli mendatang.

Paspampres: Banyak Aparat Keamanan tidak Paham Aturan PPKM Darurat

Pernyataan Komandan Paspampres merespons anggota polisi yang tidak mengizinkan anggota paspampres melewati titik penyekatan. Padahal, sektor keamanan masuk kategori kritikal.

KSP: Pemerintah tidak Abaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Meski RANHAM 2021-2025 memiliki empat kelompok sasaran, namun KSP memastikan pemerintah tidak akan mengabaikan isu lainnya.

Regulasi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Dinilai Masih Belum Jelas

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi REI Soelaeman Soemawinata menilai regulasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur masih belum jelas.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting