Berita Terbaru Polemik Hari Ini

RUU HIP Mengarah ke Tafsir Tunggal

Masalah ideologi sudah selesai.

Butuh UU untuk Pembinaan Ideologi Pancasila

Selain itu, RUU ini bermaksud menguatkan legal standing BPIP dalam tugas dan wewenang menginternalisasikan dan membumikan Pancasil

Tidak Cukup Ditunda RUU HIP Harus Dicabut

Setelah serangkaian penolakan, pemerintah akhirnya menunda pembahasan RUU HIP. Tapi langkah itu dinilai belum cukup, RUU HIP harus dicabut dari prolegnas.

Penyelesaian Sengketa Lebih Jelas

Pembentukan pengadilan khusus pemilu ini sudah pernah dilakukan diajukan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu pada 2014.

Lembaga Baru belum Tentu Efektif

Keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah cukup mengatasi permasalahan pemilu.

Embrio Pengadilan Khusus Pemilu sudah Ada

Kehadiran pengadilan khusus pemilu dinilai perlu, tetapi bukan berarti membentuk lembaga baru. Namun, mengoptimalkan fungsi lembaga yang ada.

New Normal Jadi Terobosan Ketidakpastian

Hingga saat ini belun ada kepastian kapan pandemi covid-19 akan berakhir karena vaksinnya belum ditemukan.

Menko PMK ; Soal Bansos, Saya Hanya Mengingatkan Gubernur DKI

Terkait bantuan sosial, Menko- PMK Muhadjir Effendy menyatakan pihaknya hanya mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Pengacara Mau Reschedule Pemeriksaan Said Didu karena Faktor Usia

Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap  Said Didu atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 

Isu Kartu Prakerja jadi Bola Liar, Pemerintah Didesak Klarifikasi

Pemerintah harus segera mengelola isu program Kartu Prakerja dengan solutif. Dengan begitu isu itu tidak menjadi bola liar di masyarakat yang tengah resah akibat pandemi.

Said Didu: Saya Tidak Akan Minta Maaf, Memang Faktanya Begitu

Pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi korona.

Usut Kasus Sitty Hikmawatty, KPAI Bentuk Dewan Etik

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membentuk dewan etik sebagai tindak lanjut pernyataan Komisioner KPAI, Sitty Hikmawatty, yang menjadi kontroversi di masyarakat.

KPAI Berharap Anak-Anak tidak Dipaksa Pulang

Anak-anak itu harus dipastikan bersedia dipisahkan dari orangtua mereka. Dalam konteks ini penting bagi mereka untuk memahami mengapa mereka dipisahkan dari orangtua mereka.

Demi Kemanusiaan Kita Wajib Mendukung

Alasannya tentu kemanusiaan. Kalau dasarnya itu tentu kita semua dukung karena anak-anak itu harus punya masa depan yang jelas.

Harus Cermat soal Anak IS Eks WNI

Demi pertimbangan kemanusiaan, wacana pemulangan anak-anak kombatan IS patut didukung, tapi perlu dilakukan dengan kehati-hatian.

Wapres Minta Kepala BPIP Luruskan Pernyataan Kontroversial

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, berharap Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, mengklarifikasi pernyataan kontroversial yang menyebut agama adalah musuh Pancasila.

Wawancara Eksklusif BNPT: Sudah Ada WNI Eks IS yang Dipulangkan

Dari 75 deportan, ada dua orang pulang ke Solo. Mereka itu dulu masuk kelompok yang gagal ke Suriah. Mereka dapat dideteksi dan dipulangkan ke Indonesia

Memulangkan Eks IS Berarti Pemerintah Langgar HAM

Pemerintah harus memikirkan keselamatan WNI yang ada di Indonesia. Misalnya, bila WNI eks IS itu melakukan aksi hingga menimbulkan korban dari warga Indonesia,

Keamanan Negara Jadi Taruhan

Indonesia memiliki pengalaman pahit setelah memulangkan WNI dari Afghanistan, yakni Ali Imron dan Ali Ghufron. Mereka menjadi pelaku bom Bali.

Kritik Masyarakat Menjadi Penyemangat

Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting