Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM Advokasi Suluh Kebenaran (TASK) Helvis mengatakan kliennya Said Didu meminta penjadwalan ulang kepada penyidik Bareskrim Polri terkait pemeriksaan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.
"Iya, nanti kami sampaikan reschedule," ujarnya, Senin (4/5).
Baca juga: Soal Cuitan Said Didu, Guru Besar Unair: Sudah Lama tidak Percaya
Helvis yang ditemui di kantor Bareskrim Polri Jakarta Selatan ini juga menuturkan Said Didu saat ini sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya.
"Usianya sudah rentan jadi risiko (hadir pemeriksaan)," ucapnya.
Pelaporan terhadap mantan sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meruopkan hak setiap warga negara. Tapi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik ini upaya penyelesaian telah dilakukan.
"Itu hak Pak Luhut untuk melaporkan. Pak Said sudah menyampaikan kalau itu adalah pilihan kebijakan tidak ada niat untuk menghina atau menyerang," ungkap Helvis.
Upaya penyelesaian telah disampaikan langsung kepada Luhut melalui surat klarifikasi.
"Surat klarifikasi sudah ada. Klarifikasi itu menurut kami sudah upaya penyelesaian," imbuhnya.
Baca juga: Nasihat untuk Luhut Pandjaitan dan Said Didu
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Said Didu atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Hal tersebut diketahui dari Surat Panggilan bernomor S.Pgl/64/IV/RES.1.142/2020/Dittipidsiber yang dikeluarkan pada Selasa (28/4) lalu. Dalam surat yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Siber Bareskrim Mabes Polri Kombes Golkar Pangarso tersebut, pemeriksaan terhadap Said Didu dijadwlakan pada pukul 10.00 WIB. (OL-6)
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
KEPALA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan bahwa keterbatasan alokasi anggaran daerah menjadi salah satu penyebab polemik KJMU.
Polemik sempat terjadi ketika insiden bendera negara peserta, termasuk Indonesia, yang dikibarkan terbalik ketika latihan seremoni pembukaan pekan lalu.
Surat Kemendagri dan Pj Gubernur Papua Tengah sangat jelas yaitu membatalkan SK mutasi yang dikeluarkan dan mengembalikan ASN yang dimutasi pada jabatan semula.
Biaya pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP), menjadi lebih mahal dan lebih sulit untuk diperoleh karena dimonopoli satu organisasi.
Substansi RUU Kesehatan berpotensi menghilangkan sistem yang mulai terbangun dengan didukung beberapa undang-undang yang masih relevan misalnya UU No. 38 tahun 2014.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved